Pemilu 2019, Antara Pesta Demokrasi dan Tensi Tinggi

Pemilu 2019, Antara Pesta Demokrasi dan Tensi Tinggi

Pemilhian umum(Pemilu) akan berlangsung pada tahun depan. Tahun 2019 akan menjadi tahun pertama di Indonesia dimana pemilan Pileg dan Pilpres akan diberlangsungkan secara serentak setelah Indonesia mengalami reformasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto.

Pemilu merupakan pesta demokrasi dan ini merupakan keistimewaan dari demokrasi. Dengan demokrasi, setiap warga yang telah cukup umur dan memenuhi persyaratan bisa memilih secara langsung siapa pemimpin dan perwakilannya di institusi resmi pemerintahan. Tentu saja ini tidak ada di negara monarki, karena sistem monarki hanya meneruskan dari pemimpin sebelumnya.

Keistimewaan demokrasi ini membuat siapa saja berpeluang untuk menjadi orang penting di Indonesia, dan tentu saja untuk menjadi R1 menjadi puncak dari karir politik. Meski demikian, demokrasi juga melahirkan kebebasan bagi siapa saja untuk mengeluarkan pendapatnya, dari sinilah tak jarang membuat banyak persoalan baru.

Dalam demokrasi setiap kubu pasti akan mencoba menjatuhkan rival tentu saja ini bertujuan untuk menaikkan posisi kubu sendiri.

Kembali ke Pemilu 2019 mendatang, ada banyak gejolak yang terjadi di Indonesia meskipun pemilu masih akan berlangsung beberapa bulan – beberapa masyrakat khususnya yang ada di internet telah melakukan berbagai ‘serangan’ antar kubu. Ini pula yang menjadi buah demokrasi, karena melahirkan perbedaan dalam pandangan dan ini pun merupakan hal lumrah. Sayangnya, tak sedikit pihak-pihak yang ingin mencari kemengan dengan menghalalkan segala cara – tentu saja hal ini yang bisa merusak demokrasi itu sendiri.

Pesta demokrasi dan tensi tinggi

Pemilihan kepala daerah yang telah terjadi sebelumnya membuat tak sedikit masyarakat yang takut akan terjadinya tensi tinggi karena banyaknya oknum-oknum yang membuat provokasi.

Tak ada yang salah dengan berbeda pendapat, karena memang inilah sesungguhnya demokrasi.

Meskipun masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, tetapi masih saja banyak oknum yang terprovokasi oleh kabar hoax, ujaran kebencian hingga menyenggol permasalahan SARA. Hal-hal sensitif seperti ini tentu saja tidak etis digunakan dalam pertarungan di Pemilu 2019 nanti, tetapi tampaknya hal sensitif ini dianggap sebagai peluang bagus untuk meraup suara sehingga para politisi tak sedikit yang menggunakan sentimen seperti hal ini.

Pemilu merupakan pesta demokrasi, dimana setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat berhak memilih wakil dan pemimpinnya – sangat disayangkan apabila sebuah pesta harus dirusak dengan berbagai hal buruk dan tensi tinggi. Semoga saja masyarakat Indonesia secara luas lebih bijak untuk memilih. Pilih pilihan yang sudah terpercaya, teruji dan tentunya memiliki track record yang baik. Berbeda adalah hal biasa, tetapi jangan sampai marah-marah apalagi sampai anarkis ya!

Kwik Kian Gie Gabung Koalisi Prabowo-Sandi?

Kwik Kian Gie Gabung Koalisi Prabowo-Sandi?

Dalam politik, ada istilah bahwa “tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan”. Istilah ini tampaknya akan terus relevan sampai kapan pun, karena realita dan fakta politik akan terus begitu.

Di Indonesia, hal seperti perpindahan kubu bukan menjadi hal baru. Sudah ada banyak hal terjadi dalam peta perpolitikan di Indonesia. Dari kubu A menyebrang ke kubu B, begitu pula sebaliknya adalah realita politik yang tak bisa dihindari. Ada berbagai faktor yang membuat ini terjadi, dan tak ada yang salah dengan hal itu – karena demokrasi merupakan sebuah pilihan dan tak ada yang salah dari memilih dari pilihan yang ada.

Pilpres 2019 sudah akan bergulir, berbagai persiapan dari 2 calon kandidat terus dilakukan. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi menjadi 2 kandidat yang hampir pasti akan berkontestasi pada Pilpres 2019 mendatang. Ini akan menjadi ‘pertarungan’ kedua bagi Jokowi dan Prabowo dengan mengusung 2 wakil yang berbeda. Tentu seperti yang sama-sama kita ketahui, Jokowi pada pertemuan pertama keluar sebagai pemanang dan menjadi Presiden ke-7 Indonesia.

Tahun 2019 mendatang, baik Jokowi dan Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi hingga menggaet orang-orang terbaik dalam koalisi tim pemenangan. Banyak hal tak terduga seperti beberapa orang yang memilih berada di kubu yang berbeda dari kebijakan partai. Yang terbaru tentu saja kabar tentang Kwik Kian Gie yang dikabarkan bergabung dengan koalisi Prabowo.

Kwik Kian Gie gabung koalisi Prabowo-Sandi?

Kwik Kian Gie merupakan kader PDI-P yang notabenya pengusung Jokowi dan merupakan salah satu orang yang memiliki banyak pengalaman. Dari pengalaman ini, sebenarnya Kwik Kian Gie memiliki nilai lebih jika diajak bergabung menjadi tim sukses, tetapi Kwik Kian Gie tampaknya memiliki pemilihan koalisi yang berbeda.

Meskipun mengaku masih bergabung dengan PDI-P, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa pertemuannya dengan koalisi Prabowo-Sandi semata-mata berbicara atas nama pribadi. Ia bahkan mengaku tak mendapatkan sanksi apa pun terkait hal ini.

Senada dengan Kwik Kian Gie, Prabowo juga menjelaskan bahwa Kwik Kian Gie merupakan salah satu putra terbaik bangsa dan ia terbuka dengan siapa pun untuk usulan dan masukan yang bisa memajukan Indonesia.

Kwik Kian Gie sendiri memang tak masuk dalam koalisi tim sukses Prabowo-Sandi, tetapi peran politisi senior ini menjadi tim penasehat ekonomi. Secara tak langsung sebenarnya, Kwik Kian Gie sudah memperlihatkan arah dukungannya dan ini berbeda dengan kebijakan PDI-P.

Jika memang benar bahwa Kwik Kian Gie memutuskan dukungan resmi untuk Prabowo-Sandi, artinya ini menambah daftar pindah kubu menjelang Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan bulan April mendatang.

Palestina Pertimbangkan Putus Hubungan Dengan Israel

Palestina Pertimbangkan Putus Hubungan Dengan Israel

Otoritas Palestina bersumpah untuk mengkaji kembali kerja samanya dengan Israel karena lagi-lagi menuduh AS berpihak pada proses perdamaian Timur Tengah yang terhenti.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, mengatakan kepada para wartawan di Ramallah bahwa berbagai hubungan politik, ekonomi, dan keamanan akan ditinjau kembali setelah keputusan pemerintah Trump pada hari Senin untuk menutup misi Palestina di Washington.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump John Bolton mengatakan langkah itu dipicu oleh penolakan pemimpin Palestina untuk berpartisipasi dalam pembicaraan dengan Israel. Tapi Erekat mencelanya sebagai tindakan pemerasan, mengatakan AS tidak bisa lagi menjadi mediator dalam konflik. Penutupan kantor adalah langkah terbaru dalam kampanye tekanan AS pada pejabat Palestina sebagai menantu Trump, Jared Kushner , diharapkan untuk merilis rencana perdamaian dalam beberapa minggu mendatang.

Langkah itu, tidak mengherankan, dipuji di Israel, di mana seorang pejabat pemerintah mengatakan AS mengambil sikap yang jelas terhadap penolakan Palestina untuk bernegosiasi.

Namun Bolton menghabiskan sebagian besar pidatonya pada Senin, mengkritik Pengadilan Pidana Internasional, yang katanya terlalu keras terhadap Israel. Dia memperingatkan ICC, yang belum bergabung dengan AS, bahwa ia akan menghadapi hukuman jika “datang setelah kami, Israel atau sekutu AS lainnya.

“Para pemimpin Palestina telah mendesak ICC untuk mempertimbangkan tindakan terhadap Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, dan Erekat mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak akan berhenti.” Kami akan terus mengejar Israel di Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Majelis, ”katanya.

AS merusak pendekatan perdamaian Israel-Palestina

Pemerintah AS mengatakan mereka mencoba pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina setelah beberapa dekade pembicaraan damai gagal, melepaskan isu-isu kunci Palestina karena membentuk ulang kebijakan AS. Namun para pejabat Palestina memandang pemerintahan baru sebagai bias demi kepentingan Israel – dan telah memutuskan hubungan dengannya.

Awal bulan ini, AS menghentikan pendanaan dari badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina. Duta Besar PBB Nikki Haley mengatakan tuntutan utama Palestina – bagi jutaan pengungsi dan keturunan mereka untuk kembali ke rumah yang hilang di Israel – harus dikesampingkan, dan menyerukan peningkatan tekanan pada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. AS juga telah pindah. kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu adalah kemenangan bagi Israel dan pukulan bagi rakyat Palestina, yang mengatakan itu merongrong klaim mereka sendiri ke Jerusalem timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Kerja sama keamanan Palestina-Israel di bawah perjanjian damai Oslo 1993 membantu mencegah serangan militan terhadap Israel di Tepi Barat. Orang-orang Palestina telah berulang kali mengancam akan menghentikan kerja sama yang menuduh Israel dengan kerasnya dalam proses perdamaian.

Deddy Mizwar Gabung Dikabarkan Gabung Timses Jokowi

Deddy Mizwar Gabung Dikabarkan Gabung Timses Jokowi

Kabar politik Indonesia kembali digegerkan dengan kabar mengejutkan bergabungnya politisi sekaligus aktor, Deddy Mizwar ke kubu Jokowi sebagai tim sukses dalam Pilpres 2019 mendatang. Ini merupakan kabar mengejutkan, pasalnya Demiz sapaan akrab Deddy Mizwar merupakan politisi dari Partai Demokrat yang notabenya mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Sebelumnya Demiz, salah satu toko penting Partai Demokrat, Tuan Guru Bajang(TGB) yang masih berstatus sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) yang banyak didukung menjadi lawan Jokowi justru mengeluarkan statmen dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi untuk 2 periode. Setelah itu, beberapa tokoh lain yang juga sebelumnya berada di kubu Prabowo berubah haluan.

Demiz menjadi salah satu tokoh terbaru yang berubah haluan, kini ‘Naga Bonar’ tersebut dikabarkan masuk dalam bagian penting tim sukses Jokowi-Ma’ruf untuk pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

Kabar ini tentu saja membuat banyak pihak yang kaget. Sebelumnya Demiz dinilai tidak pernah mengisyaratkan pro Jokowi, bahkan saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Demiz berpasangan dengan Ahmad Heriawan yang notabenya politis dari PKS yang menjadi kelompok paling vokal kontra Jokowi.

Membuat posisi Jokowi di Jabar meningkat?

Seperti yang diketahui bersama, daerah Jawa Barat(Jabar) merupakan daerah yang tidak aman bagi Jokowi. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki jumlah suara terbesar di Indonesia, kantong suara yang sangat besar ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjegal Jokowi di Pilpres 2019 jika tidak terjadi perubahan. Dan yang pasti diingat adalah, pada Pilpres 2014 silam, Jokowi harus mengakui keunggulan Prabowo di provinsi ini.

Dengan bergabungnya Demiz pada kelompok timses Jokowi diprediksi bisa mendongkrak suara sang petahana.

Demiz yang berstatus mantan Wakil Gubernur Jawa Barat selama 5 tahun tentu memiliki basis pendukung yang cukup besar pada daerah tersebut. Dampak positif bergabungnya Demiz di kubu Jokowi bisa membantu Jokowi untuk mendulang suara di provinsi terpada di Indonesia tersebut.

Sementara, untuk nasib Demiz di Partai Demokrat sendiri saat ini belum diketahui secara pasti. Berbeda pendapat dengan keputusan partai tentu saja memiliki konsekuensi tersendiri. Jika TGB memutuskan untuk mundur, apakah jejak ini akan diikuti oleh Demiz nantinya? atau bhakan Demiz akan terlebih dahulu dikeluarkan dari Partai Demokrat? biar waktu yang menjawab.

Sri Mulyani Tolak Jadi Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf

Sri Mulyani Tolak Jadi Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf

Koalisi Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah mengungkapkan barisan tim kampanyenya untuk pemilihan 2019, yang hingga saat ini termasuk beberapa pejabat tinggi pemerintah, banyak di antaranya berada di komite pengarah dan dewan penasihat.

Menurut dokumen yang diajukan oleh koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin, salah satu menteri yang terdaftar sebagai anggota komite pengarah adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada hari Selasa, Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari komite pengarah karena Presiden lebih memilih dia untuk fokus hanya pada posisi kementeriannya demi ekonomi.

“Situasi saat ini membutuhkan lebih banyak perhatian […] fokus saya adalah mengelola anggaran negara sesuai dengan instruksi Presiden,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, Selasa.

Sri Mulyani berhenti mengatakan apakah tim kampanye telah berkonsultasi dengannya sebelum memasukkannya sebagai anggota komite pengarah.

Menteri lainnya di komite pengarah termasuk Menteri Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang keduanya adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah, sementara Menteri Perindustrian dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dinobatkan sebagai anggota dewan penasehat tim, dokumen itu mengungkapkan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko adalah salah satu dari delapan deputi tim kampanye nasional, ketua yang belum diberi nama karena tergantung pada Jokowi, kata Pramono pada hari Senin.

Tidak akan mengganggu pekerjaan jajaran pemerintah

Ketika ditanya tentang risiko pejabat yang tugas kementeriannya terganggu oleh tugas mereka sebagai bagian dari tim kampanye, Pramono meyakinkan bahwa itu tidak akan menjadi masalah karena tugas para menteri kebanyakan melibatkan penyampaian rincian teknis.

Periode kampanye untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dimulai 23 September. Namun, Pramono mengatakan bahwa Jokowi akan terus memprioritaskan tugas-tugas kepresidenannya selama sisa tahun pemerintahannya.

Dewan penasehat tim terdiri dari sembilan pemimpin partai politik dalam koalisi mendukung pemilihan kembali Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, yang juga sekretaris tim kampanye nasional, mengatakan daftar itu dapat direvisi sebelum 21 September.

Iran Sebut Bernegosiasi Dengan Trump Adalah Penghinaan

Iran Sebut Bernegosiasi Dengan Trump Adalah Penghinaan

Skeptisisme tersebar luas di Iran pada hari Selasa setelah Presiden AS Donald Trump menawarkan pembicaraan, dengan satu anggota parlemen mengatakan negosiasi akan menjadi “penghinaan”.

Para pemimpin top negara itu tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan Trump sehari sebelumnya bahwa ia akan menemui mereka “kapan saja” tanpa prasyarat.

Tetapi beberapa tokoh masyarakat mengatakan tidak mungkin membayangkan negosiasi dengan Washington setelah merobek kesepakatan nuklir 2015 pada bulan Mei.

Dengan pernyataan menghina (Trump) yang ditujukan kepada Iran, gagasan negosiasi tidak dapat dibayangkan. Ini akan menjadi penghinaan,” kata Ali Motahari, wakil ketua parlemen, menurut Fars News yang konservatif.

Amerika tidak dapat dipercaya. Setelah secara arogan dan sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir, bagaimana bisa dipercaya?” tambah Menteri Dalam Negeri Abdolreza Rahmani Fazli, menurut Fars.

AS bersiap untuk mulai menerapkan kembali sanksi penuh terhadap Iran mulai 6 Agustus – sebuah langkah yang telah berkontribusi terhadap krisis mata uang utama dengan rial kehilangan dua pertiga dari nilainya dalam enam bulan.

Baru minggu lalu, Trump menembakkan tiruan lawannya Hassan Rouhani di Twitter, memperingatkan tak terhitung “penderitaan” jika Iran terus mengancam AS.

Banyak orang di Iran karena itu curiga dengan wajah volinya yang terakhir.

Kami tidak dapat bernegosiasi dengan seseorang yang melanggar komitmen internasional, mengancam untuk menghancurkan negara, dan terus mengubah posisinya,” kata analis Mohammad Marandi, dari Universitas Teheran, yang merupakan bagian dari tim negosiasi nuklir.

Beberapa pejabat tetap lebih mudah menerima

Negosiasi dengan Amerika Serikat tidak boleh tabu,” kata Heshmatollah Falahatpisheh, kepala komisi urusan luar negeri parlemen, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita semi resmi ISNA.

Ada pun Iran mengalami banyak kerugian pasca sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Iran menjadi salah satu negara yang tidak mau tunduk pada tekanan Amerika Serikat, ada pun Iran disokong oleh Rusia dan China yang juga merupakan rival dari Amerika Serikat saat ini.

Iran bisa dikatakan menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang sering melakukan tindakan anti mainstream dengan kontra terhadap Amerika Serikat. Untuk negara lain, Amerika Serikat telah mendapatkan tempat sehingga ini membuat Iran sulit memberikan pengaruhnya pada negara Timur Tengah lainnya.

SBY Tuding TNI-Polri-BIN Tidak Netral Terkait Pilkada

SBY Tuding TNI-Polri-BIN Tidak Netral Terkait Pilkada

Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY mengeluarkan statemen kontroversial terkait pemerintah saat ini yang dipandang memanfaatkan banyak aspek untuk melakukan kecurangan terkait pemilihan daerah(Pilkada) serentak yang akan berlansung tidak lama lagi.

Berbicara di hotel Santika, Bogor, SBY mengatakan bahwa TNI, Polri dan BIN tidak netral dalam menyikapi hal terkait Pilkada. Ia juga mengatakan siap di ciduk terkait dengan ucapannya tersebut apabila ada pihak yang merasa tidak nyaman.

Biarlah saya SBY, warga negara biasa. Kalau pernyataan saya ini membuat BIN kita tidak nyaman, ingin menciduk saya, silakan,” ucapan tersebut disampaikan SBY karena menyoroti berbagai hal yang dianggap merugikan pihak lain terkait pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut, SBY mengungkapkan bahwa pada masa lalu – saat ia memimpin Indonesia sebagia presiden selama 2 periode(10 tahun) ia tidak menggunakan institusi pemerintah untuk kepentingan politik tertentu. Ia juga menyoroti bahwa para petinggi institusi negara-lah yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi.

BIN, Polri, TNI itu baik, saya 30 tahun di situ. Tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah petinggi-petingginya yang keblinger. TNI, Polri, BIN, janganlah keliru bertindak dalam pilkada kelak, kasihan sama prajuritnya”

Tidak pernah memanfaatkan kekuasaan

Menyoroti pemerintah saat ini dengan tudingan tidak netral, SBY juga mengingatkan bahwa saat dirinya berkuasa, ia tidak memanfaatkan instrumen pemerintah untuk kepentingan politiknya. Ini berkaitan saat tahun 2009, lalu saat SBY yang masih menjabat menjadi Presiden dan juga sebagai kandidat untuk putaran ke-2.

Pilkada serentak yang terjadi nanti memang banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, khususnya dari lawan politik(oposisi). Memang pihak Istana telah membantah berbagai tudingan dengan menantang orang-orang yang menuding membuktikan ucapannya dan bukan hanya membuat keruh suasana.

Pilpres tahun 2019 nanti merupakan klimaks, dan pilkada 2018 diprediksi menjadi awal untuk pertarungan yang sesungguhnya pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Ada pun saat ini gerakan #2019GantiPresiden menjadi viral, dan pendukung pemerintah tidak mau kalah dengan memunculkan #DiaSibukKerja atau #2019TetapJokowi.

Demokrat dan Gerindra Bisa Saja Berkoalisi di Pilpres 2019

Demokrat dan Gerindra Bisa Saja Berkoalisi di Pilpres 2019

Partai Demokrat hingga kini merupakan partai yang belum memutuskan masuk dalam kubu mana antara kubu Jokowi atau Prabowo untuk pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Memang hingga saat ini, 2 kubu(Jokowi dan Prabowo) yang telah memutuskan untuk tetap bertarung di 2019 nanti.

Ada pun baik petahanan(Jokowi) telah diusung oleh beberapa partai, sedangkan oposisi(Prabowo) saat ini telah dipastikan didukung oleh 2 partai. Dari beberapa partai, Demokrat menjadi partai yang belum memutuskan arah koalisinya, ada pula yang mengatakan bahwa Demokrat ingin membuat satu kubu baru bersama partai yang juga belum memutuskan arah dukungannya.

Kini, Demokrat terlihat akrab dengan Gerindra, hal ini terlihat dengan pertemuan antara AHY yang merupakan anak SBY(Ketum Demokrat) dan Sandiaga Uno(kader Gerindra dan wakil gubernur DKI Jakarta). Dipertemuan itu memang membahas mengenai pemilihan presiden 2019 mendatang.

Ada pun dari partai Gerindra mengatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai mana pun untuk bergabung, termasuk Demokrat. Hal ini juga diperjelas oleh Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinant menyebut kedua partai memiliki kesamaan platform sehingga bukan hal mustahil bagi Partai Demokrat untuk merapat ke Partai Gerindra.

Bahwa antara kedua partai ada kesamaan platform membuat kedua partai lebih mudah untuk berkoalisi. Hubungan ketua umumnya juga bagus. Hubungan antarkader juga terjalin baik,” imbuh Ferdinand.

 Meminta jatah wakil presiden?

Partai Gerindra sendiri bersama partai yang telah berkoalisi telah memandatkan calon presiden kepada Prabowo Subianto, sedangkan untuk calon wakil presiden masih belum diputuskan. PKS sendiri beberapa waktu lalu menawarkan 9 nama cawapres untuk mendampingi Prabowo bahkan memberikan ancaman menarik dukungan apabila tidak dipilih menjadi cawapres PKS.

Ada beberapa spekulasi yang mungkin saja terjadi apabila Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo. Ya, tentu saja Demorkat bukan tidak mungkin mensyaratkan kadernya menempati posisi cawapres untuk mendampingi Prabowo.

Jika memang Demokrat bergabung dan meminta jatah cawapres, maka hal ini tentu akan mengundang sedikit keretakan yang bisa saja menggangu dukungan partai lain yang telah lebih dahulu mendukung Prabowo. Kita hanya bisa menunggu untuk siapa yang akan mewakili Prabowo, begitu pula dengan Jokowi yang belum memutuskan cawapres-nya.

SBY Indikasikan Dukungan Pada Jokowi di 2019

SBY Indikasikan Dukungan Pada Jokowi di 2019

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan kepada penggantinya, Joko Widodo, bahwa mereka dapat membentuk sebuah aliansi menjelang pemilihan presiden 2019, namun hanya jika “kerangka” persekutuan itu benar.

Sebagai pertanda dukungan bagi Partai Demokrat, Jokowi menghadiri pertemuan nasional partai tersebut di Jakarta pada hari Sabtu. Penampilan Jokowi yang kedua di salah satu pertemuan tingkat tinggi partai sejak 2015, saat Jokowi membuka kongres nasional keempatnya di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Yudhoyono memberi isyarat terkuat bahwa dia siap untuk mendukung kembali pemilihan Jokowi.

“Jika Tuhan menghendakinya, sangat mungkin bagi Demokrat untuk berjuang bersama dengan Anda, Pak Presiden. Seperti yang dapat Anda lihat dari pengalaman saya di tahun 2004 dan 2009, sebuah perjuangan kolektif, sebuah aliansi [partai] hanya bisa berhasil dan menang jika kerangka kerja aliansi itu benar, “katanya pada pertemuan tersebut, yang diadakan di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh lebih dari 11.000 kader partai dari seluruh Indonesia.

Partai Demokrat termasuk di antara sedikit partai politik yang belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau membentuknya sendiri. Partai tersebut telah terlihat bergerak mendekati koalisi Jokowi, menyusul serangkaian pertemuan antara SBY dan Jokowi, serta beberapa kunjungan oleh Agus Harimurti, putra sulung SBY, ke Istana Negara.

Namun, partai tersebut juga bermain-main dengan gagasan untuk menciptakan sumbu ketiga yang menawarkan kandidat alternatif kepada dua pesaing yang disangka: Jokowi dan saingan lamanya, Prabowo Subianto. Pejabatnya telah mengintensifkan lobi dengan para eksekutif dari dua partai berbasis Muslim: Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, meski upaya partai tersebut untuk menciptakan sumbu ketiga, SBY menolak untuk membakar jembatan dengan Jokowi, yang berharap dia sukses besar sebagai pemimpin nasional.

“Ini adalah kali kedua Anda [menghadiri acara Demokrat]. Anda bukan hanya pemimpin Indonesia, tapi juga pemimpin kita semua, “kata Yudhoyono, menerima tepuk tangan meriah dari penonton.

“Di akhir pidato saya, saya ingin menyampaikan harapan saya kepada Presiden. Saya berharap Anda dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda sampai akhir waktu sajian Anda. Dan saya harap dalam pemilihan presiden 2019, Anda akan berhasil sesuai keinginan Anda. ”

Dalam sambutannya, Jokowi membandingkan dirinya dengan pendahulunya, mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. “Saya seorang demokrat, sementara Pak SBY adalah ketua Partai Demokrat. Jadi, sedikit bedanya, “katanya.

Sementara kehadirannya di acara tersebut dapat dianggap sebagai tanda terbuka untuk membentuk sebuah koalisi dengan Yudhoyono, Presiden berhenti mengatakan bahwa dia menerima tawaran koalisi mantan tersebut.

Tampaknya kedua pemimpin politik tersebut belum menyetujui syarat aliansi tersebut. Partai Demokrat mungkin telah mendesak Agus untuk menjadi jokowi atau diberi jabatan senior di kabinet berikutnya. Tapi Jokowi, yang telah mendapat dukungan dari lima partai politik, tidak dalam posisi untuk dengan mudah menyetujui persyaratan tersebut.

Jokowi, yang memiliki cukup dukungan untuk bersaing dalam pemilihan tanpa dukungan dari Partai Demokrat, menghabiskan sisa pidatonya dengan fokus pada masalah berita palsu.

Jokowi mengatakan bahwa negara tersebut berjuang untuk melawan berita palsu yang merajalela di media sosial, yang menurutnya telah melemahkan demokrasi.

“Demokrasi harus diikuti dengan pemerintahan yang baik dan efisien. Ini harus mengilhami inovasi dan memberdayakan kebijakan yang akan mendorong negara tersebut untuk mengurangi kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial, dan memungkinkannya untuk bersaing di masyarakat global, “Jokowi mengatakan kepada pendengarnya.

“Saya ingin meminta Partai Demokrat, sebagai keluarga, untuk mewujudkannya bersama,” katanya.

Pihak Setya Novanto Laporkan Balik KPK

Pihak Setya Novanto Laporkan Balik KPK

Pengacara Pembicara DPR Setya Novanto telah memindahkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah badan antigraft untuk kedua kalinya, bernama Setya seorang tersangka dalam kasus mega-korupsi seputar program E-KTP.

Hanya beberapa jam setelah KPK mengumumkan Setya menjadi seorang tersangka lagi pada hari Jumat, pengacara Setya Frederick Yunadi mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Departemen Investigasi Kriminal Nasional untuk melaporkan KPK ke-41 KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir September menyatakan tidak beralasan dalam masalah penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK. Langkah pertama KPK untuk menyebutkan Setya sebagai tersangka, namun Setya Novanto menang di pra-peradilan yang membuat status tersangkanya gugur.

“KPK sedang menghina pengadilan,” kata Fredrich kepada The Jakarta Post.

Fredrich mengatakan bahwa dia juga akan mengajukan tuntutan pra-persidangan sebelumnya atas keputusan terakhir KPK untuk memberi nama pada kliennya menjadi tersangka korupsi di kasus E-KTP.

Setya dicurigai telah melakukan pelanggaran Undang-undang tentang Korupsi.

KPK menerima dia berkolusi dengan pengusaha Anang Sugiharjo dan Andi Agustinus dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman untuk membatalkan proyek E-KTP 5,9 triliun (US $ 3,7 miliar), yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah Polisi Nasional mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas sebuah laporan yang diajukan oleh Frederick atas tuduhan bahwa ketua Saut dan KPK Agus Rahardjo telah memalsukan dokumen untuk meminta Kantor Imigrasi untuk memperpanjang larangan bepergian ke Setya.

Kasus Setya Novanto ini menyedot banyak perhatian publik. Dari masyarakat sendiri, tampaknya lebih banyak mendukung KPK dan menilai bahwa beberapa pelemahan dan serangan demi serangan yang dilancarkan ke KPK sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh KPK adalah sebuah hal benar dan membuat orang yang mulai terganggu mulai menyerang KPK.