Pria dan Transgender Dihukum Cambuk di Aceh

Pria dan Transgender Dihukum Cambuk di Aceh

Seorang pria yang diidentifikasi sebagai N dan seorang transgender yang diidentifikasi sebagai M ditangkap karena diduga berada di salon kecantikan di Emperum, Banda Aceh.

Mereka diduga melakukan hubungan seks, yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum hingga 100 cambukan menurut hukum syariah setempat.

Pada hari Rabu, Evendi A Latif – kepala divisi syariah Ordo Ordo – mengatakan bahwa penduduk setempat masuk ke salon dan menyeret keduanya ke sebuah kantor polisi terdekat. Polisi syariah setempat sedang menyelidiki kasus tersebut.

“Menurut keterangan saksi, N diduga membayar M Rp 100.000 untuk satu kencan yang sudah ditetapkan tanggalnya,” kata Evendi.

Dia menambahkan bahwa N dan M membantah tuduhan tersebut saat diinterogasi.

“Warga mengatakan bahwa salon tersebut sering dijadikan situs kencan sesama jenis. Hal itu menyebabkan keresahan di lingkungan sekitar, “kata Evendi.

N dan M menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 26 Qanun Jinayat (undang-undang syariah Aceh), yang membawa hukuman 100 cambukan.

Hukum syariah Aceh

Aceh memang menerapkan hukum syariah yang sudah beberapa tahun ditetapkan. Adapun dasar hukum ini karena Aceh merupakan satu dari 2 wilayah yang memiliki keistimewaan dalam menentukan peraturan daerahnya sendiri.

Beberapa kasus hukuman cambuk sudah sering dieksekusi oleh polisi syariah Aceh, dan hal ini menimbulkan pro dan kontra. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa aturan yang diterapkan di Aceh tidak sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Adapun Aceh memang menerapkan aturan hukuman sesuai syariat Islam kepada penganut agamanya(muslim), dan bagi yang non-muslim, ini tetap diberlakukan hukuman sesuai dengan undang-undang Indonesia, meskipun pada beberapa kasus ada non-muslim yang juga mendapatkan hukuman sesuai hukum Qanun, karena diberikan pilihan untuk memilih hukuman cambuk atau hukuman sesuai dengan undang-undang negara Republik Indonesia.

Beberapa aturan ketat di Aceh memang membuat banyak orang yang mengecam, meskipun begitu, banyak pula yang mendukung aturan yang diberlakukan di Aceh ini. Aceh sendiri juga memiliki wacana untuk dapat menerapkan hukuman mati seperti di Arab Saudi yaitu hukuman pancung. Meskipun hanya baru wacana, ini mungkin bisa kembali menimbulkan pro dan kontra apabila benar-benar diterapkan.

MUI Minta Jokowi Beri Grasi Untuk Abu Bakar Baasyir

MUI Minta Jokowi Beri Grasi Untuk Abu Bakar Baasyir

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, telah meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada ulama radikal dan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir karena kesehatannya yang gagal.

“Kalau memungkinkan, Presiden bisa memberinya grasi. Tapi terserah dia, “kata Maruf kepada wartawan pada Rabu, seperti dilansir tempo.co.

Baasyir telah dipenjara selama hampir tujuh tahun setelah dijatuhi hukuman 15 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2011. Pengadilan tersebut mendapati dia bersalah karena mendanai sebuah kamp pelatihan militer untuk sebuah kelompok teroris di Aceh.

Pemimpin spiritual Jamaah Ansharut Tauhid yang berusia 79 tahun ini awalnya dikurung di sebuah penjara keamanan tinggi di Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Namun, karena kesehatannya yang menurun, pihak berwenang memindahkannya ke penjara Gunung Sindur di Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2016.

Maruf juga meminta Jokowi untuk mengizinkan Baasyir dirawat di rumah sakit.

“Saya sudah menyatakan hal itu kepada Presiden dan tanggapannya bagus,” katanya tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Johan Budi Saptopribowo menolak memberikan komentar atas usulan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia perlu segera mengonfirmasi dengan Presiden.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan Baasyir hukuman tiga bulan ketiga dalam Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus tahun lalu.

Ulama radikal yang sakit tersebut dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita tahun lalu setelah mengembangkan kaki bengkak akibat penyumbatan pembuluh darah.

Belum ada kabar lebih lanjut

Tentang wacana pemberian grasi kepada Baasyir karena faktor umur yang sudah tua, juga karena faktor sering sakit menjadi pertimbangan. Mungkin hal ini akan mendapatkan protes dari beberapa pihak karena banyak faktor, namun ini tentu akan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak.

Baasyir mungkin akan menjadi salah satu orang yang akan terus diingat sebagai orang yang terlibat dalam terorisme, namun diusia yang sudah senja, ia juga mungkin berhak mendapatkan kesempatan kedua.

KPK Tetapkan Pengacara Dan Dokter Novanto Sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Pengacara Dan Dokter Novanto Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyelidikannya atas kasus penyokong keadilan dengan menamai seorang pengacara dan seorang dokter medis karena tersangka atas dugaan membantu terserang politisi dan tersangka korupsi Setya Novanto menghindari penegakan hukum.

Badan antigraft tersebut telah menunjuk pengacara Setya, Frederich Yunadi, dan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter medis di rumah sakit swasta Medika di Permata Hijau, Jakarta, pada hari Rabu.

“Ada tuduhan konon mencegah penyelidikan korupsi oleh KPK ke dalam kasus e-KTP,” kata komisaris basaria Panjaitan dalam sebuah konferensi pers, Rabu.

Penyelidik menggerebek rumah Setya pada 15 November untuk menangkapnya karena dia gagal menanggapi panggilan agen tersebut. Sehari kemudian, dia terlibat dalam sebuah kecelakaan saat mobilnya sedang menabrak tiang listrik. Dia diterima di Medika sebelum akhirnya ditahan oleh KPK pada 19 November

“Mereka [Fredrich dan Bimanesh diduga] bekerja sama untuk mengakui Setya ke rumah sakit karena mendapat perawatan dengan catatan medis yang dimanipulasi sehingga dia dapat menghindari penyelidikan oleh penyidik ​​KPK,” Basaria menambahkan.

KPK juga menduga Fredrich terlibat dalam tugas rumah sakit tersebut karena dia sebelumnya tiba di rumah sakit untuk berkoordinasi dengan dokter, dia menambahkan.

“Kami mendesak mereka yang bekerja sebagai pengacara dan dokter untuk bekerja sesuai dengan kode etik profesi mereka dan tidak terlibat dalam menghambat upaya penegakan hukum, terutama dalam penyelidikan korupsi,” kata Basaria, menambahkan bahwa KPK mengucapkan terima kasih kepada dokter di Cipto. Rumah Sakit Umum Pusat Mangunkusumo serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang membantu penyidik ​​dalam kasus tersebut.

Dugaan Fredrich dan beberapa Dokter yang menangani Novanto telah membuat skenario hingga menghalangi KPK melakukan pemeriksaan memang membuat banyak masyarakat geram. Beberapa kendala seperti tiba-tiba Novanto yang sakit keras hingga terakhir adalah kecelakaan sebelum menjadi buronan KPK menjadkan beberapa orang dituduh membantu Novanto untuk menghindari dari jerat hukum yang sedang ditimpa oleh Novanto.