Category: Berita Dalam Negeri

Demokrat dan Gerindra Bisa Saja Berkoalisi di Pilpres 2019

Demokrat dan Gerindra Bisa Saja Berkoalisi di Pilpres 2019

editor336

Partai Demokrat hingga kini merupakan partai yang belum memutuskan masuk dalam kubu mana antara kubu Jokowi atau Prabowo untuk pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Memang hingga saat ini, 2 kubu(Jokowi dan Prabowo) yang telah memutuskan untuk tetap bertarung di 2019 nanti.

Ada pun baik petahanan(Jokowi) telah diusung oleh beberapa partai, sedangkan oposisi(Prabowo) saat ini telah dipastikan didukung oleh 2 partai. Dari beberapa partai, Demokrat menjadi partai yang belum memutuskan arah koalisinya, ada pula yang mengatakan bahwa Demokrat ingin membuat satu kubu baru bersama partai yang juga belum memutuskan arah dukungannya.

Kini, Demokrat terlihat akrab dengan Gerindra, hal ini terlihat dengan pertemuan antara AHY yang merupakan anak SBY(Ketum Demokrat) dan Sandiaga Uno(kader Gerindra dan wakil gubernur DKI Jakarta). Dipertemuan itu memang membahas mengenai pemilihan presiden 2019 mendatang.

Ada pun dari partai Gerindra mengatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai mana pun untuk bergabung, termasuk Demokrat. Hal ini juga diperjelas oleh Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinant menyebut kedua partai memiliki kesamaan platform sehingga bukan hal mustahil bagi Partai Demokrat untuk merapat ke Partai Gerindra.

“Bahwa antara kedua partai ada kesamaan platform membuat kedua partai lebih mudah untuk berkoalisi. Hubungan ketua umumnya juga bagus. Hubungan antarkader juga terjalin baik,” imbuh Ferdinand.

 Meminta jatah wakil presiden?

Partai Gerindra sendiri bersama partai yang telah berkoalisi telah memandatkan calon presiden kepada Prabowo Subianto, sedangkan untuk calon wakil presiden masih belum diputuskan. PKS sendiri beberapa waktu lalu menawarkan 9 nama cawapres untuk mendampingi Prabowo bahkan memberikan ancaman menarik dukungan apabila tidak dipilih menjadi cawapres PKS.

Ada beberapa spekulasi yang mungkin saja terjadi apabila Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo. Ya, tentu saja Demorkat bukan tidak mungkin mensyaratkan kadernya menempati posisi cawapres untuk mendampingi Prabowo.

Jika memang Demokrat bergabung dan meminta jatah cawapres, maka hal ini tentu akan mengundang sedikit keretakan yang bisa saja menggangu dukungan partai lain yang telah lebih dahulu mendukung Prabowo. Kita hanya bisa menunggu untuk siapa yang akan mewakili Prabowo, begitu pula dengan Jokowi yang belum memutuskan cawapres-nya.

Laporan Untuk Insiden Monas Menarik Laporannya

Laporan Untuk Insiden Monas Menarik Laporannya

editor336

Komariah, ibu dari M. Rizki Syahputra, 10 tahun, salah satu dari dua anak yang meninggal pada 28 April saat acara amal di Monumen Nasional (Monas) Park di Jakarta Pusat, telah menjatuhkan laporan polisi setelah ditanyai oleh Jakarta. Polisi pada hari Sabtu, pengacaranya mengatakan.

Irfan Iskandar, seorang pengacara yang ditunjuk oleh Komariah untuk menggantikan mantan pengacaranya M. Fayyadh, mengatakan Komariah telah datang untuk berdamai dengan insiden itu.

“Dia telah secara resmi menjatuhkan laporan. Saya telah mengirimkan surat resmi untuk membatalkan laporan, yang telah ditandatangani oleh Komariah, kepada penyidik. Dia menjatuhkan laporan itu karena dia telah menyetujui insiden itu dan telah menerimanya sebagai kehendak Tuhan, ”kata Irfan, Sabtu seperti dikutip oleh kompas.com.

Irfan mengatakan keputusan Komariah dibuat tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Namun, ia mengakui bahwa Henry Indraguna, seorang pengacara yang mewakili Dave Santosa, ketua Forum Untukmu Indonesia, yang menyelenggarakan acara tersebut, telah berkomunikasi dengan Komariah.

Keduanya dilaporkan telah mencapai kesepakatan dan berdamai. Irfan menolak untuk mengatakan apakah Dave telah menjanjikan kompensasi untuk Komariah.

“Dia telah menerimanya [kematian putranya] dan melihatnya sebagai kehendak Tuhan. Karena itu, dia menerima kesepakatan damai, ”tambahnya.

Mantan pengacara Komariah, Fayyadh, sebelumnya mengatakan kliennya telah diminta untuk tidak membahas kronologi kejadian itu kepada siapa pun dengan imbalan uang.

Fayyadh mengatakan dua anggota Relawan Merah Putih telah memberikan Rp 5 juta (US $ 358) dengan uang sepi kepada Komariah dan Rp 10 juta kepada keluarga Mahesa Junaedi, seorang anak berusia 12 tahun yang juga meninggal selama acara tersebut.

Relawan pendukung Jokowi dan Ahok

Relawan Merah Putih adalah kelompok kampanye yang mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama pemilihan presiden 2014 dan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat selama pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Peristiwa ini juga membuat beberapa pihak seperti kepolisian hingga pemprov DKI Jakarta memiliki argumen tersendiri. Sebelumnya, kepolisian memastikan bahwa kematian anak yang ada dalam acara pembagian sembako di Monas merupakan karena sang anak mengalami masalah dengan penyakit. Meskipun ini dibantah oleh pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwa anak tersebut memang ikut berdesakan sehingga membuat nyawannya melayang.

443.000 Personel Polisi Ditugaskan Promosikan Pancasila

443.000 Personel Polisi Ditugaskan Promosikan Pancasila

editor336

Mantan Presiden dan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengunjungi markas besar Kepolisian Republik Indonesia pada hari Rabu untuk bertemu dengan petinggi polisi menjelang peresmiannya sebagai penasihat utama Badan Pendidikan Ideologi Pancasila (BPIP).

Juru bicara Kepolisian Nasional Insp. Jenderal Setyo Wasisto mengatakan mantan presiden membahas program masa depan tentang menyebarkan nilai-nilai Pancasila dengan petinggi, termasuk kepala polisi Jenderal Tito Karnavian.

“Ada sejumlah besar personil kami di seluruh negeri – sekitar 443.000 – yang cocok untuk mempromosikan ideologi negara Pancasila,” kata Setyo setelah pertemuan tersebut, menambahkan bahwa kedua institusi tersebut mungkin menandatangani nota kesepahaman di masa depan.

Megawati, yang didampingi oleh mantan wakil presiden dan penasihat BPIP, Try Sutrisno dan Unit Kerja Presiden untuk Pelaksanaan Ideologi Negara Kepala Pancasila Yudi Latif, disambut oleh Tito dengan upacara ketika ia tiba di markas besar.

“Upacara diadakan karena Ibu Megawati adalah tamu kehormatan karena posisinya sebagai mantan presiden. Upacara serupa juga diadakan untuk tamu kehormatan lainnya, ”kata Setyo.

Perkuat dan promosikan Pancasila

Rabu lalu, Yudi bertemu dengan Panglima TNI (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas topik yang sama. TNI telah sepakat untuk mengerahkan personilnya untuk mempromosikan Pancasila kepada rakyat.

Memang saat ini dianggap sebagai salah satu ujian bagi Indonesia, dengan semakin terkikisnya ideologi Pancasila dengan pengaruh ideologi lain. Banyak kasus yang tersebar di media sosial yang mengatakan secara gamblang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi keamaan atau dengan ideologi lain, namun pemerintah Indonesia terus mengajak masyarakat untuk ambil bagian sehingga dapat melawan berita-berita propaganda dan hoax yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi apa pun.

Saat ini, masuk ke tahun politik, khususnya pada tahun 2019 mendatang membuat banyak kekhawatiran akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal buruk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka masyarakat diminta untuk tetap aktif dan tidak mudah di adu domba dengan berita bohong(hoax) terutama dengan ajakan untuk mencoba mengganti ideologi Pancasila.

SBY Indikasikan Dukungan Pada Jokowi di 2019

SBY Indikasikan Dukungan Pada Jokowi di 2019

editor336

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan kepada penggantinya, Joko Widodo, bahwa mereka dapat membentuk sebuah aliansi menjelang pemilihan presiden 2019, namun hanya jika “kerangka” persekutuan itu benar.

Sebagai pertanda dukungan bagi Partai Demokrat, Jokowi menghadiri pertemuan nasional partai tersebut di Jakarta pada hari Sabtu. Penampilan Jokowi yang kedua di salah satu pertemuan tingkat tinggi partai sejak 2015, saat Jokowi membuka kongres nasional keempatnya di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Yudhoyono memberi isyarat terkuat bahwa dia siap untuk mendukung kembali pemilihan Jokowi.

“Jika Tuhan menghendakinya, sangat mungkin bagi Demokrat untuk berjuang bersama dengan Anda, Pak Presiden. Seperti yang dapat Anda lihat dari pengalaman saya di tahun 2004 dan 2009, sebuah perjuangan kolektif, sebuah aliansi [partai] hanya bisa berhasil dan menang jika kerangka kerja aliansi itu benar, “katanya pada pertemuan tersebut, yang diadakan di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh lebih dari 11.000 kader partai dari seluruh Indonesia.

Partai Demokrat termasuk di antara sedikit partai politik yang belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau membentuknya sendiri. Partai tersebut telah terlihat bergerak mendekati koalisi Jokowi, menyusul serangkaian pertemuan antara SBY dan Jokowi, serta beberapa kunjungan oleh Agus Harimurti, putra sulung SBY, ke Istana Negara.

Namun, partai tersebut juga bermain-main dengan gagasan untuk menciptakan sumbu ketiga yang menawarkan kandidat alternatif kepada dua pesaing yang disangka: Jokowi dan saingan lamanya, Prabowo Subianto. Pejabatnya telah mengintensifkan lobi dengan para eksekutif dari dua partai berbasis Muslim: Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, meski upaya partai tersebut untuk menciptakan sumbu ketiga, SBY menolak untuk membakar jembatan dengan Jokowi, yang berharap dia sukses besar sebagai pemimpin nasional.

“Ini adalah kali kedua Anda [menghadiri acara Demokrat]. Anda bukan hanya pemimpin Indonesia, tapi juga pemimpin kita semua, “kata Yudhoyono, menerima tepuk tangan meriah dari penonton.

“Di akhir pidato saya, saya ingin menyampaikan harapan saya kepada Presiden. Saya berharap Anda dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda sampai akhir waktu sajian Anda. Dan saya harap dalam pemilihan presiden 2019, Anda akan berhasil sesuai keinginan Anda. ”

Dalam sambutannya, Jokowi membandingkan dirinya dengan pendahulunya, mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. “Saya seorang demokrat, sementara Pak SBY adalah ketua Partai Demokrat. Jadi, sedikit bedanya, “katanya.

Sementara kehadirannya di acara tersebut dapat dianggap sebagai tanda terbuka untuk membentuk sebuah koalisi dengan Yudhoyono, Presiden berhenti mengatakan bahwa dia menerima tawaran koalisi mantan tersebut.

Tampaknya kedua pemimpin politik tersebut belum menyetujui syarat aliansi tersebut. Partai Demokrat mungkin telah mendesak Agus untuk menjadi jokowi atau diberi jabatan senior di kabinet berikutnya. Tapi Jokowi, yang telah mendapat dukungan dari lima partai politik, tidak dalam posisi untuk dengan mudah menyetujui persyaratan tersebut.

Jokowi, yang memiliki cukup dukungan untuk bersaing dalam pemilihan tanpa dukungan dari Partai Demokrat, menghabiskan sisa pidatonya dengan fokus pada masalah berita palsu.

Jokowi mengatakan bahwa negara tersebut berjuang untuk melawan berita palsu yang merajalela di media sosial, yang menurutnya telah melemahkan demokrasi.

“Demokrasi harus diikuti dengan pemerintahan yang baik dan efisien. Ini harus mengilhami inovasi dan memberdayakan kebijakan yang akan mendorong negara tersebut untuk mengurangi kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial, dan memungkinkannya untuk bersaing di masyarakat global, “Jokowi mengatakan kepada pendengarnya.

“Saya ingin meminta Partai Demokrat, sebagai keluarga, untuk mewujudkannya bersama,” katanya.

Aktivis Bandung Protes Saat Konferensi di Kota Tersebut

Aktivis Bandung Protes Saat Konferensi di Kota Tersebut

editor336

Sebuah demonstrasi menentang pembangunan insinerator berlangsung di sela-sela Konferensi Kota Nol Internasional 2018 di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Delapan anggota dari Forum Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menampilkan poster-poster yang menyampaikan keprihatinan mereka tentang dampak insinerator terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Perwakilan Walhi, Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah memberikan permintaan judicial review yang diajukan oleh Koalisi Nasional Pembakaran Limbah terhadap Perpres No.18 / 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga air berbasis insinerator. tanaman.

“Dengan pencabutan Perpres, pengembangan teknologi insinerator di Indonesia telah dilarang. Rencana pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi limbah dengan menggunakan teknologi insinerator adalah salah dan tidak memiliki dasar hukum, “kata Dadan.

Reli tersebut mendapat perhatian dari ratusan peserta konferensi, termasuk dari India, Amerika Serikat dan Filipina.

Dadan meminta pemerintah Jawa Barat untuk membatalkan rencananya mengoperasikan Legok Nangka, tempat pembuangan sampah berbasis insinerator, dan untuk membangun lokasi pembuangan dengan menggunakan teknologi insinerator serupa di Bogor, Cirebon, Indramayu dan tempat-tempat lain di Jawa Barat.

“Teknologi insinerator bukan teknologi yang sesuai dengan konsep zero waste. Teknologi pengomposan dan daur ulang limbah tetap menjadi teknologi yang sangat cocok untuk pengelolaan limbah perkotaan yang ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep zero waste cities, “kata Dadan.

Isu lingkungan yang terus jadi pembahasan

Isu mengenai lingkungan memang menjadi salah satu perhatian dari banyak pihak. Adanya perbedaan sudut pandang antara sudut pandang, pemerintah serta pengusaha dalam mengelola limbah dari hasil industri sering kali membuat keributan.

Beberapa keributan memang sering selesai dengan berbagai jalan, namun ada pula berbagai isu lingkungan yang terus bergulir seperti yang dituntut oleh aktifis Bandung ini. Aktifis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat menyalahi aturan dari pemerintah pusat. Ini masih menjadi kasus isu lingkungan yang menambah daftar panjang di Indonesia.

Anies Berharap Restorasi Jalan Sudirman Rampung Akhir Februari

Anies Berharap Restorasi Jalan Sudirman Rampung Akhir Februari

editor336

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya berharap bisa selesai pada akhir Februari desain proyek restorasi trotoar di Jl. Sudirman di Jakarta Selatan, yang bertujuan untuk mengakomodasi pengendara motor.

“Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya [rencana proyek] selesai pada akhir bulan ini,” kata Anies pada hari Rabu seperti dikutip kompas.com.

Asisten sekretaris kota untuk pengembangan kota Gamal Sinurat mengatakan, “desain trotoar masih dalam proses finalisasi dan bisa melewatkan tenggat waktu awal Asian Games yang akan datang pada bulan Agustus.”

Pepohonan di sepanjang median memisahkan jalur cepat dan lambat sepanjang Jl. Sudirman dan Jl. MH Thamrin akan dipindahkan ke trotoar di sepanjang jalan. Selanjutnya, Gamal mengatakan akan ada lebih banyak pohon di sepanjang trotoar untuk membuat kawasan ini terlihat lebih hijau.

Selain ekspansi trotoar, dia mengatakan akan ada empat jalur untuk kendaraan dari lingkaran lalu lintas Hotel Indonesia ke lingkaran lalu lintas Senayan dan jalur sepeda motor berada di sisi kiri jalan.

“Nantinya, jalur sepeda motor akan dipadukan dengan bus biasa (jalur) namun terpisah dari jalur busway [Transjakarta],” kata Gamal.

Pemisah jalan yang membagi jalur bus motor dari jalur Transjakarta akan ditempatkan untuk memastikan pengendara sepeda motor menempuh satu jalur. Mereka yang melanggar peraturan akan ditilang oleh polisi.

Anies sebelumnya mengatakan ingin menampung warga Jakarta dengan cara membenahi trotoar di sepanjang Jl. Sudirman dan Jl. MH Thamrin.

Dengan pembagian jalur ini, diharapkan lalu lintas di jalan protokol tersebut bisa lebih tertata dengan baik. Dengan penataan jalan Sudirman yang lebih baik, pemprov DKI Jakarta berharap dapat menekan kemacetan yang sering terjadi pada daerah ini karena sering terjadinya perpindahan jaluar yang dilakukan sepeda motor.

Area jalan Sudirman memang menjadi salah satu jalan prokol yang sangat penting di Jakarta. Daerah Sudirman merupakan salah satu pusat dari perkantoran yang ada di Jakarta.

Jokowi Evaluasi dan Tinjau Proyek Nasional

Jokowi Evaluasi dan Tinjau Proyek Nasional

editor336

Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah meminta peninjauan proyek strategis negara untuk mengevaluasi proyek mana yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak dapat dilakukan.

“Saya sudah meminta Menteri Koordinator Perekonomian [Darmin Nasution] untuk mempelajari proyek mana yang bisa dieksekusi dan proyek mana yang tidak bisa,” kata Jokowi saat rapat kabinet di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin.

Proyek strategis tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden No. 3/2016 dan menerima perlakuan khusus seperti pembebasan lahan yang lebih cepat dan penerbitan izin usaha yang lebih cepat.

Awalnya, pemerintah memperkenalkan 225 proyek strategis, namun jumlahnya direvisi menjadi 245 berdasarkan Peraturan Presiden No. 58/2017.

Menurut data Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pada Desember 2017, 26 proyek strategis telah selesai – 20 proyek diselesaikan pada 2016 dengan enam proyek lainnya selesai tahun lalu.

Sementara itu, Darmin mengatakan ia khawatir dengan nasib proyek di tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Saya mulai khawatir dengan beberapa KEK, yang telah direncanakan dalam dua atau tiga tahun terakhir dan akan dilantik, namun kemajuannya tetap tidak pasti,” katanya di kantornya, menambahkan bahwa dia akan mengusulkan untuk menghentikan pengembangan KEK tersebut.

Dia mengatakan pembebasan lahan merupakan isu utama yang dihadapi pembangunan KEK. Oleh karena itu, untuk setiap usulan KEK, pemrakarsa diminta untuk membeli setengah dari lahan yang akan digunakan.

Pembangunan era Presiden Jokowi khususnya infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian besar dari Jokowi. Beberapa wilayah yang sebelumnya belum terjamah dengan berbagai infrastruktur yang memadai kini digenjot dan dibangun untuk mengejar ketertinggalan beberapa daerah Indonesia sehingga juga dapat merasakan kemajuan infrastruktur seperti pada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Daerah Timur Indonesia menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, karena memang kawasan ini sudah lama tidak ditangani secara khusus. Ada pun proyek nasional yang sudah dapat dirasakan hingga saat ini adalah pembangunan tol dibeberapa wilayah di Indonesia serta terus melakukan perbaikan infrastruktru lainnya.

Polisi Tangkap Pembuat Pesanan Fiktif Grab

Polisi Tangkap Pembuat Pesanan Fiktif Grab

editor336

Polda Metro Jaya telah menangkap 12 orang yang diduga melakukan pesanan atau order fiktif palsu dalam aplikasi Grab, yang menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan dana sebesar Rp 600 juta (tiga bulan) dalam tiga bulan.

Direktur unit kejahatan umum polisi Sr. Comr. Nico Afinta mengatakan 10 tersangka terdaftar sebagai sopir mobil Grab, sementara dua lainnya membantu pengemudi dengan menempatkan perintah palsu tersebut.

Tersangka tersebut diduga menggunakan beberapa program untuk memanipulasi sistem Grab, seperti dengan menunjukkan GPS palsu.

“Pengemudi tampak seperti mereka melayani penumpang padahal sebenarnya tidak,” kata Nico pada hari Kamis seperti dikutip tempo.co.

Polisi mengatakan para pengemudi bekerja sama di sebuah restoran di Jl. Taman Aries di Jakarta Barat.

Mereka juga memiliki “kantor” di dekat restoran, di mana mereka diduga menempatkan pesanan palsu menggunakan 170 ponsel.

Nico mengatakan bahwa kelompok tersebut dibantu oleh seorang siswa, yang diidentifikasi hanya sebagai AA, yang menerima Rp 100.000 untuk melakukan pemesanan palsu dari setiap telepon genggam.

AA tidak langsung berkomunikasi dengan supir karena ada orang lain, CRN, yang mengangkat telepon genggam dari pengemudi dan mengantarkannya ke AA.

Polisi mengatakan bahwa tersangka akan dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan aplikasi transportasi online memang bukan pertama kali terjadi. Beberapa kasus sebelumnya juga telah berhasil dibongkar dan membuat perusahaan bersangkutan mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Transportasi online memang tengah menyedot perhatian banyak orang baik diluar negeri maupun di Indonesia sendiri. Kemudahan dan layanan yang ditawarkan membuat banyak orang yang merasa terbantu berkat adanya aplikasi transportasi online ini. Sayangnya beberapa pihak memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan sepihak secara ilegal. Pesanan fiktif ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan agar dapat mengantisipasi hal-hal serupa sehingga tidak dapat terulang kembali.

Polisi Mencegah Transaksi Bitcoin di Bali

Polisi Mencegah Transaksi Bitcoin di Bali

editor336

Bank Indonesia (BI) telah bekerja sama dengan Kepolisian Nasional untuk mencegah transaksi menggunakan cryptocurrency bitcoin di Bali setelah bank sentral menyatakannya sebagai bentuk pembayaran ilegal di Indonesia.

“Kami melihat keluar untuk transaksi bitcoin di Bali, terutama di tempat-tempat wisata. Kami akan mengambil tindakan melawan transaksi non-rupiah, “kata kepala kantor BI Bali, Causa Iman Karana, akhir pekan lalu di Denpasar seperti dilansir tempo.co.

Sebagai tujuan wisata yang terkenal, katanya, Bali merupakan tempat yang memikat bagi mereka yang ingin melakukan transaksi ilegal.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak mengakomodasi penawaran transaksi menggunakan uang virtual. “Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi dengan uang virtual karena tidak ada kewenangan yang mengatur transaksi,” katanya.

Sebelumnya, juru bicara BI Agusman mengatakan bank sentral melarang pembayaran menggunakan bitcoin karena melanggar UU No. 7/2011 tentang mata uang.

Untuk mencantumkan larangan tersebut, BI juga telah menerbitkan Peraturan BI No. PBI: 19/12 / PBI / 2017 tentang pelaksanaan teknologi keuangan.

Berdasarkan undang-undang, pembayaran di Indonesia harus dalam rupiah.

Agusman juga mengingatkan agar transaksi dengan bitcoin berisiko tinggi karena kripto kardiak tidak memiliki administrator resmi. Dia juga menjelaskan bahwa bitcoin berisiko tinggi digunakan untuk pencucian uang, terorisme dan transaksi kriminal lainnya.

“Karena itu, [BI] ingin semua pihak tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang virtual,” tambahnya.

Pro kontra Bitcoin sendiri bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di beberapa negara lain. Hal ini memang tidak bisa dihindari karena perkembangan mata uang digital sendiri terus berkembang. Bitcoin yang merupakan koin digital fenomenal memang membuat kebanyakan pakar ekonomi dunia berbeda pendapat. Bitcoin dianggap sebagai mata uang yang mengancam keuangan dan rawan pencucian uang, disisi lain, Bitcoin juga dianggap menjadi solusi atas ketergantungan pada nilai mata uang tertentu.

Di Indonesia sendiri, bitcoin.co.id merupakan marketplace penjualan koin digital. Situs bitcoin co id ini juga telah memiliki member yang lebih dari 900.000, ini meningkat hampir 100 persen dibanding pertengahan bulan tahun lalu.

KPK Tetapkan Pengacara Dan Dokter Novanto Sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Pengacara Dan Dokter Novanto Sebagai Tersangka

editor336

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyelidikannya atas kasus penyokong keadilan dengan menamai seorang pengacara dan seorang dokter medis karena tersangka atas dugaan membantu terserang politisi dan tersangka korupsi Setya Novanto menghindari penegakan hukum.

Badan antigraft tersebut telah menunjuk pengacara Setya, Frederich Yunadi, dan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter medis di rumah sakit swasta Medika di Permata Hijau, Jakarta, pada hari Rabu.

“Ada tuduhan konon mencegah penyelidikan korupsi oleh KPK ke dalam kasus e-KTP,” kata komisaris basaria Panjaitan dalam sebuah konferensi pers, Rabu.

Penyelidik menggerebek rumah Setya pada 15 November untuk menangkapnya karena dia gagal menanggapi panggilan agen tersebut. Sehari kemudian, dia terlibat dalam sebuah kecelakaan saat mobilnya sedang menabrak tiang listrik. Dia diterima di Medika sebelum akhirnya ditahan oleh KPK pada 19 November

“Mereka [Fredrich dan Bimanesh diduga] bekerja sama untuk mengakui Setya ke rumah sakit karena mendapat perawatan dengan catatan medis yang dimanipulasi sehingga dia dapat menghindari penyelidikan oleh penyidik ​​KPK,” Basaria menambahkan.

KPK juga menduga Fredrich terlibat dalam tugas rumah sakit tersebut karena dia sebelumnya tiba di rumah sakit untuk berkoordinasi dengan dokter, dia menambahkan.

“Kami mendesak mereka yang bekerja sebagai pengacara dan dokter untuk bekerja sesuai dengan kode etik profesi mereka dan tidak terlibat dalam menghambat upaya penegakan hukum, terutama dalam penyelidikan korupsi,” kata Basaria, menambahkan bahwa KPK mengucapkan terima kasih kepada dokter di Cipto. Rumah Sakit Umum Pusat Mangunkusumo serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang membantu penyidik ​​dalam kasus tersebut.

Dugaan Fredrich dan beberapa Dokter yang menangani Novanto telah membuat skenario hingga menghalangi KPK melakukan pemeriksaan memang membuat banyak masyarakat geram. Beberapa kendala seperti tiba-tiba Novanto yang sakit keras hingga terakhir adalah kecelakaan sebelum menjadi buronan KPK menjadkan beberapa orang dituduh membantu Novanto untuk menghindari dari jerat hukum yang sedang ditimpa oleh Novanto.