Beberapa hari terakhir, pemberitaan tentang Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memang seakan tidak ada hentinya. Pertama, Prabowo kembali menyinggung banyak masyarakat karena dianggap melecehkan profesi Ojek Online. Hal ini terkait dengan pidato yang disampaikan dan kekecewaannya terkait banyaknya lulusan SMA yang memilih berprofesi sebagai Ojol.
Tidak kalah kontroversial, kali ini Prabowo Subianto bahkan mengeluarkan statemen yang membuat pendukungnya berbeda pendapat. Prabowo Subianto menanggapi tentang rencana Australia yang ingin memindahkan kantor kedutaannya yang saat ini berada di Tel Aviv ke Yerusalem.
Rencana yang banyak ditolak khususnya negara Islam ini justru hal berbeda disampaikan oleh Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, Austrlia memiliki kedaulatan Austrlia untuk memindahkan kantor kedutannya. Hal ini pula yang membuat pendukung Prabowo seperti kelompok Front Pembela Islam(FPI) dan GNPF Ulama mengeluarkan pernyataan yang tidak selaras dengan Capres yang digadang hasil Ijtima Ulama yang digagas oleh FPI dan GNPF Ulama.
Berbeda pendapat Prabowo dan pendukungnya
Tidak seperti biasa, Prabowo yang biasanya didukung oleh FPI dan GNPF kali ini bersikap berbeda dalam menyikapi Australia dengan rencananya pemindahan kedutaan yang berada di Tel Aviv ke Yerusalem.
Seperti yang diketahui, konflik Israel-Palestina hingga kini masih saja terus berlangsung. Belum lama ini, Amerika Serikat memutuskan untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem serta mengakui bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota dari Israel yang mengundang banyak kecaman internasional.
Setelah pemindahan kedutaan AS tersebut, beberapa negara mengikuti jejak negeri Paman Sam untuk memindahkan kantor kedutaan besar yang semula di Tel Aviv ke Yerusalem.
Tanggapan Prabowo terhadap sikap Australia yang ingin memindahkan kedutaanya ke Yerusalem adalah hak Austrlia bisa saja membuat pendukung setianya mulai meragukan komitmen Prabowo untuk penyelesaian konflik Israel-Palsetina yang merupakan salah satu perjuangan bagi Indonesia karena sesuai dengan pembukaan UUD 1945 tentang penjajahan diatas dunia yang harus dihapuskan.
Prabowo sendiri belum melakuakn klarifikasi terkait permasalahan statemen rencana pemindahaan kedutaan Australia ini. Selain itu, Prabowo juga terancam di demo oleh persatuan Ojol yang merasa bahwa statemen Prabowo juga dianggap menyinggung profesi Ojol.