Sejak dipelopori oleh Gubernur Jakarta pada zamannya Sutiyoso Bus transportasi Jakarta semakin menunjukkan pelayanan yang lebih baik. Ini dikarenakan sejak berganti kepemimpinan setelahnya seperti Fauzi Bowo, Jokowi, hingga Ahok banyak perubahan yang diciptakan. Perubahan tersebut dibuat agar banyak masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Selain itu harapannya juga agar kemacetan Jakarta pun dapat berkurang dengan semakin baiknya pelayanan di halte Transjakarta.
Halte Transjakarat sebelumnya menggunakan tiket yang harus dibeli diloket oleh penumpang kemudian baru bisa melewati gate dan masuk busway. Seiring berjalannya waktu sudah mulai digalakan menggunakan uang elektronik yang dipelopori oleh Bank DKI serta beberapa bank swasta nasional yang sudah mendukung penggunaan uang elektronik. Loket pun menyediakan isi ulang saldo untuk busway.
Kini Halte busway masih tetap melayani isi ulang saldo uang elektronik untuk naik bus transjakarta namun dikenakan biaya admin sebesar Rp 2000 saja. Ini dikarenakan hampir setiap rekening yang dimiliki pelanggan bus transjakarta sudah mendukung uang elektronik. Dengan begitu pelanggan dapat mengisi ulang langsung melalui Atm dari rekening yang dimiliki.
Selain dari pelayanan pembelian tiket agar dapat melewati gate busway, untuk keluar halte pun juga harus melakukan taping kartu uang elektronik namun tanpa memotong saldo. Jika sebelumnya tidak harus tapping, dan sekarang harus tapping agar dapat memaksimalkan fungsi kartu elektronik tersebut.
Dari sisi kebersihan pun sudah semakin terjaga mulai dari lantai halte hingga ventlasi udara pun terjaga kebersihannya. Dari sisi Antrian dihalte busway pun sudah semakin berkurang karena armada bus pun ditambah jumlahnya secara berkala. Sehingga sudah jarang terlihat antrian panjang penumpang yang selalu terlihat setiap pagi dihalte busway.
Berbagai perubahan yang dapat terlihat tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pengelolaan dimana Transjakarta awalnya dikelola pemerintah, namun saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh swasta. Walaupun memang terdapat pro dan kontra dari sisi internal Transjakarta dan eksternal, pada akhirnya segera mereda karna banyak pengguna jasa bus Transjakarta puas dengan pelayanan yang diberikan.
Dengan kata lain pemerintah daerah Jakarta sudah tidak lagi mengelola Layanan transportasi bus Transjakarta tersebut dengan APBD. Jika sebelumnya dikelola Pemda Jakarta karyawan cukup diperhatikan tunjangan kesejahteraannya namun pelayanan pada pelanggan kurang maksimal, namun saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan hingga detik ini penambahan layanan bus diperbanyak dengan munculnya tambahan koridor dan trayek baru.