Hukum Yang Berlaku Untuk Casino Online Di Indonesia

Terletak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki populasi lebih dari 240 juta jiwa, itulah sebabnya mengapa dikenal sebagai negara terpadat keempat di dunia. Sekitar 85% warganya adalah Muslim.

Aktivitas perjudian di Indonesia saat ini termasuk kegiatan yang ilegal. Fakta bahwa Indonesia telah menetapkan aturan yang ketat dianggap sebagian karena pengabdian negara tersebut terhadap agama Islam, yang tidak mengizinkan kegiatan tertentu, termasuk casino online.

Ikhtisar

Sementara seluruh Asia telah dilaporkan meningkatkan pertumbuhannya dalam hal perjudian casino online, Indonesia dengan sengaja menuju ke arah yang berlawanan. Beberapa laporan dan survei M88 Sports Betting di indonesia menunjukkan bahwa industri perjudian di Asia akan mencapai lebih dari $ 80 miliar selama beberapa tahun ke depan, namun ada beberapa prasyarat budaya dan agama yang menentukan kebijakan ketat negara tersebut di industri ini.

Aktivitas casino online terkini juga ilegal di Indonesia. Dikarenakan banyak orang Muslim yang tinggal di negara ini, semua jenis casino online, room poker, bingo dan juga toko taruhan dilarang di negara ini.

Ada lotre yang dikelola oleh negara di Indonesia pada masa lalu, namun sejumlah besar warga Muslim memprotesnya. Itulah sebabnya lotre saat ini dihentikan.

Meski ada larangan casino online beroperasi, aktivitas perjudian masih ada di Tanah Air , dan bahkan cukup populer, terutama di kota-kota yang menjadi daya tarik wisata. Pertarungan judi di bawah tanah benar-benar berkembang di sebagian besar kota besar di negara itu, namun mereka juga sering digerebek karena perundang-undangan disana yang melarangnya.

Casino Online Di Indonesia

Hukuman untuk perjudian di Indonesia cukup keras, terutama bagi masyarakat di mana aktivitas casino online berkembang. Misalnya, hukuman judi ilegal di provinsi Aceh, yaitu pencambukan. Hukuman biasanya terjadi di depan publik, agar masyarakat jera dan menganggapnya sebagai peringatan.

Perundang-undangan yang relevan

Seperti telah disebutkan, lanskap hukum di Indonesia belum terpengaruh dengan perkembangan perjudian online yang dilaporkan sejauh ini, atau setidaknya tidak dengan cara mengubah status quo saat ini dengan tajam.

Namun, ada semacam reaksi terhadap situasi ekonomi yang berubah dengan cepat, karena pada tahun 2012 tiga kementerian negara tersebut dilaporkan telah merencanakan perubahan besar dalam perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan perjudian online. Ini juga dianggap sebagai reaksi terhadap sejumlah besar uang yang dihabiskan untuk bertaruh atas Euro Cup 2012.

Hukum Islam yang ketat juga merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyangkut undang-undang perjudian yang tidak biasa di Indonesia, terutama di lingkungan di mana perjudian menjadi semakin meluas dari hari ke hari. Selain itu, pendekatan Pemerintah Indonesia dianggap telah menghasilkan beberapa celah dan celah dalam undang-undang perjudian di negara tersebut. Beberapa Kementerian dan DPR juga diharapkan melakukan upaya mereka untuk mengisi celah-celah ini dengan perundang-undangan yang lebih sesuai.

Perjudian Online

Judi online memberi warga setempat kesempatan bermain game casino online. Namun, mengingat larangan keras yang dikenakan pada operasi perjudian darat dan internet, tidak ada situs lokal legal yang tersedia di Indonesia .

Meski begitu, beragam situs internasional yang disediakan oleh beberapa perusahaan judi online besar di dunia, yang memungkinkan pemain Indonesia menikmati hobi favorit mereka tanpa meninggalkan rumah mereka.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI telah memutuskan untuk melakukan beberapa tindakan dan akhirnya mengakhiri perjudian online ilegal di tanah air. Keputusan ini datang pada saat konsekuensi dari melarang operasi casino online menjadi semakin serius.

Gawat, Alat Pemindai Narkoba di Pelabuhan Rusak

Gawat, Alat Pemindai Narkoba di Pelabuhan Rusak

Gawat, Alat Pemindai Narkoba di Pelabuhan Rusak

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf terkejut mendapat informasi bahwa alat khusus mendeteksi narkoba di pelabuhan Bakauheni tidak dapat berfungsi. Ini akan menjadi pintu masuk yang mudah bagi para pengedar narkoba di Indonesia.

“Kami sangat terkejut. Selain alat elektronik untuk pemindai narkoba rusak,  anjing pelacak narkoba pun mati. Jadi para petugas tidak bisa bekerja maksimal untuk mengidentifikasi paket yang berisi narkoba di pelabuhan Bakauheni,”jelas politisi PKS ini dalam siaran persnya, 14/3/2013.

Padahal, masih kata Muzammil, pos pemeriksaan narkoba di pelabuhan Lampung pada era sebelumnya yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian BNN, Mangku Pastika menjadi pelabuhan terbesar yang telah menangkap pengedar ganja dalam jumlah besar.

Ketiadaan alat pemindai dan anjing pelacak narkoba ini sangat signifkan dampaknya, jadi BNN harus segera memperbaiki dan melakukan pengadaan segera. “Kami akan mendukung pembahasan anggarannya di banggar DPR,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, hal yang sama untuk berbagai pelabuhan lainnya, termasuk pelabuhan-pelabuhan laut  yang menjadi jalur masuk dari negara tetangga terutama Malaysia harus segera diperbaiki alat pemindainya.

Informasi kuat yang  diterima Muzammil, peredaran narkoba banyak yang lolos masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia. “Termasuk melalui jalur udara. Ini yang harus kita waspadai,” ungkapnya

Dalam pandangannya, target ASEAN bebas narkoba 2015 belum disikapi sama oleh negara-negara anggota ASEAN. Pemerintah Indonesia seharusnya menjadi leader dalam pemberantasan narkoba di ASEAN dengan memperkuat anggaran BNN.

“Terutama untuk alat canggih dan  sarana untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur pelabuhan laut dan udara,” tegas politisi asal Lampung ini.

Bahaya dan korban narkoba, kata Muzzammil, saat ini adalah paling besar dan serius terahadap generasi muda dan masa depan bangsa. Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materil mencapai 48 Triliun per tahun. Untuk itu, ia mendesak agar rekan-rekannya di DPR dan Presiden harus memperkuat politik anggaran pemberantasan narkoba secara signifikan dan menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional.

Selain itu, Muzammil mengingatkan, BNN bersama kepolisian harus menunjukkan kerja yang lebih serius dan hasil yang signifikan dengan menangkap jaringan dan bandar narkoba. Apalagi BNN sudah punya kewenangan penyadapan. BNN harus lebih hebat dari KPK dan Densus 88.

“Karena bahaya dan ancaman yang ditangani BNN jauh lebih masif dan mendasar. Mengancam fisik, mental, akal, ekonomi dan mafia internasional”? jelasnya.