Koalisi Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah mengungkapkan barisan tim kampanyenya untuk pemilihan 2019, yang hingga saat ini termasuk beberapa pejabat tinggi pemerintah, banyak di antaranya berada di komite pengarah dan dewan penasihat.
Menurut dokumen yang diajukan oleh koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin, salah satu menteri yang terdaftar sebagai anggota komite pengarah adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pada hari Selasa, Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari komite pengarah karena Presiden lebih memilih dia untuk fokus hanya pada posisi kementeriannya demi ekonomi.
“Situasi saat ini membutuhkan lebih banyak perhatian […] fokus saya adalah mengelola anggaran negara sesuai dengan instruksi Presiden,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, Selasa.
Sri Mulyani berhenti mengatakan apakah tim kampanye telah berkonsultasi dengannya sebelum memasukkannya sebagai anggota komite pengarah.
Menteri lainnya di komite pengarah termasuk Menteri Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang keduanya adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah, sementara Menteri Perindustrian dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dinobatkan sebagai anggota dewan penasehat tim, dokumen itu mengungkapkan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko adalah salah satu dari delapan deputi tim kampanye nasional, ketua yang belum diberi nama karena tergantung pada Jokowi, kata Pramono pada hari Senin.
Tidak akan mengganggu pekerjaan jajaran pemerintah
Ketika ditanya tentang risiko pejabat yang tugas kementeriannya terganggu oleh tugas mereka sebagai bagian dari tim kampanye, Pramono meyakinkan bahwa itu tidak akan menjadi masalah karena tugas para menteri kebanyakan melibatkan penyampaian rincian teknis.
Periode kampanye untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dimulai 23 September. Namun, Pramono mengatakan bahwa Jokowi akan terus memprioritaskan tugas-tugas kepresidenannya selama sisa tahun pemerintahannya.
Dewan penasehat tim terdiri dari sembilan pemimpin partai politik dalam koalisi mendukung pemilihan kembali Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, yang juga sekretaris tim kampanye nasional, mengatakan daftar itu dapat direvisi sebelum 21 September.