Category: Berita Luar Negeri

Iran Masih Bergejolak Karena Demonstrasi

Iran Masih Bergejolak Karena Demonstrasi

editor336

Malam kelima kerusuhan di Iran seorang polisi tewas dan demonstrasi sporadis di beberapa bagian negara tersebut, media lokal dan pengguna online melaporkan pada hari Selasa, meskipun telah melakukan upaya untuk memberantas demonstrasi terbesar melawan rezim tersebut dalam beberapa tahun.

Kelompok kecil pemrotes berlari melintasi jalan-jalan di Teheran pada Senin malam, sebelum kehadiran polisi yang berat pulih kembali, kata beberapa agensi lokal.

Kerusuhan tersebut tetap terfokus pada kota-kota provinsi dan kota-kota, walaupun sedikit video di media sosial menunjukkan sedikit aktivitas di banyak wilayah.

Televisi pemerintah mengatakan satu polisi tewas dan tiga lainnya terluka akibat tembakan dari senapan berburu di kota Najafabad di Iran tengah.

Demonstrasi terakhir terjadi meski sumpah Presiden Hassan Rouhani bahwa negara tersebut akan berurusan dengan “perusuh dan pelanggar hukum”.

Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menggambarkan kerusuhan tersebut – tantangan terbesar bagi rezim tersebut sejak demonstrasi massa di tahun 2009 – sebagai “perang proxy melawan rakyat Iran”.

“Hashtag dan pesan tentang situasi di Iran berasal dari Amerika Serikat, Inggris dan Arab Saudi,” katanya kepada media lokal.

Kementerian Intelijen Iran mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa “penghasut” telah diidentifikasi “dan akan segera ditangani dengan serius”.

Pengawal Revolusi belum sepenuhnya melakukan intervensi terhadap para pemrotes, namun mempublikasikan foto pada hari Senin dari tiga orang yang dicari dan meminta masyarakat untuk melaporkan “unsur-unsur penghasut”.

Rouhani telah mencoba untuk mengecilkan kerusuhan tersebut, yang dimulai dari keluhan ekonomi di kota kedua Masyhad Kamis lalu namun dengan cepat berbalik melawan rezim Islam secara keseluruhan dengan nyanyian “Death to the diktator”.

“Ini bukan apa-apa,” kata Rouhani dalam sebuah pernyataan di situs kepresidenan.

“Bangsa kita akan berurusan dengan minoritas ini yang membacakan slogan menentang hukum dan keinginan rakyat, dan menghina kesucian dan nilai-nilai revolusi.”

Demonstrasi pro-rezim diadakan di beberapa kota dan kota – yang mencerminkan dukungan lanjutan di kalangan masyarakat konservatif yang besar.

Sebanyak 13 orang dilaporkan terbunuh dalam demonstrasi tersebut, termasuk enam orang yang tewas akibat tembakan di kota Tuyserkan, Afghanistan barat, pada hari Minggu dan dua lainnya lainnya ditembak mati di kota Izeh di barat daya.

Dua lagi, termasuk seorang remaja laki-laki, dilanda jatuh dan dibunuh oleh sebuah mesin pemadam kebakaran yang dicuri oleh pemrotes di kota Dorud di barat, pada hari Minggu – sebuah cerita yang ditekankan pada televisi pemerintah.

Pelarangan pembatasan tetap ketat, namun video di media sosial terus menunjukkan demonstrasi anti-pemerintah yang meluas di banyak wilayah.

Mayoritas Negara PBB Dukung Palestina

Mayoritas Negara PBB Dukung Palestina

editor336

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pada hari Jumat bahwa Indonesia menyambut baik adopsi sebuah resolusi baru mengenai status Yerusalem, di mana ia menolak keputusan sepihak Amerika Serikat untuk mengakui kota suci tersebut sebagai ibukota Israel pada tanggal 9 Desember.

Mengomentari mayoritas yang jelas dari negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang memilih adopsi resolusi tersebut, yang disponsori oleh Indonesia, dalam sebuah sesi khusus darurat Majelis Umum PBB yang diadakan di New York, AS, pada hari Kamis waktu setempat, Arrmanatha mengatakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat “berdiri bersama dengan mayoritas dunia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina”.

“Indonesia berharap agar semua anggota PBB menghormati hasilnya dan mengindahkan tuntutan moral dan politik dunia dalam menuntut perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina,” kata Arrmanatha dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Resolusi tersebut diadopsi dengan dukungan 128 negara, terlepas dari ancaman sebelumnya dari Duta Besar AS Nikki Haley bahwa “AS akan mengambil nama” selama pemungutan suara. Washington bergabung dengan Israel dan tujuh negara kecil dalam menolak resolusi tersebut.

35 negara lain berpantang dalam pemungutan suara, termasuk Filipina dan Australia, sementara 21 lainnya tidak hadir atau tidak memberikan suara.

Resolusi ini menegaskan bahwa keputusan AS tidak memiliki efek hukum dan harus dibatalkan. Ini juga menyerukan kepada semua negara untuk “menahan diri dari pembentukan misi diplomatik” di Yerusalem, sesuai dengan resolusi masa lalu.

Ada pun dengan resolusi PBB ini diharapkan dapat mendinginkan konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Amerika Serikat sendiri banyak mendapatkan protes dari berbagai negara dibelahan dunia atas klaim sepihak yang mengatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota dari negara Israel.

Di Indonesia sendiri, demonstrasi dan protes atas klaim yang dilakukan oleh Trump tersebut telah terjadi beberapa hari lalu. Indonesia sendiri memiliki kedekatan dengan Palestina karena pada saat Indonesia mendeklrasikan kemerdeaannya, Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Putra Mahkota Arab Saudi Sebut Pemimpin Iran Sebagai Hitler Baru

Putra Mahkota Arab Saudi Sebut Pemimpin Iran Sebagai Hitler Baru

editor336

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman telah mengecam pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei sebagai “Hitler baru dari Timur Tengah”, karena ketegangan mereda di antara rival regional.

Arab Saudi dan Iran telah terlibat dalam pemberontak Huthi yang didukung oleh Yaman.

“Pemimpin tertinggi Iran adalah Hitler baru di Timur Tengah”, Pangeran Mohammed mengatakan kepada The New York Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis.

“Kami tidak ingin Hitler di Iran mengulangi apa yang terjadi di Eropa di Timur Tengah.”

Teheran telah membantah keras memasok rudal ke pemberontak, dan Presiden Hassan Rouhani telah memperingatkan Arab Saudi tentang “kemungkinan” Iran.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran bereaksi pedas terhadap wawancara tersebut, membandingkan Pangeran Mohammed dengan “seorang diktator” dan mendesaknya untuk “merenungkan nasib” beberapa pemimpin di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

“Tingkah laku dan ucapan yang tidak dewasa, tidak dapat diprediksi dan tidak masuk akal oleh putra mahkota Saudi menghasilkan tidak ada orang di dunia yang memberikan sedikit pun pujian atas komentar semacam ini,” juru bicara Bahram Ghassemi mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Sekutu tradisional Arab Saudi,” katanya. “Sekutu tradisional Arab Saudi,” katanya.

Lonjakan ketegangan Saudi-Iran bertepatan dengan pembersihan anti-korupsi Pangeran Mohammed yang baru, yang melibatkan sekitar 200 elite termasuk pangeran, menteri dan taipan bisnis yang ditangkap atau dipecat awal bulan ini.

Pangeran tersebut digambarkan sebagai laporan “menggelikan” bahwa hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh telah menjanjikan kesetiaan kepadanya.

“Sebagian besar keluarga kerajaan” ada di belakangnya, kata pangeran tersebut, sambil menolak rumor internal yang terus berlanjut terhadap kenaikan ekonominya yang meroket.

Dia mengatakan 95 persen dari mereka yang ditahan menyetujui sebuah “penyelesaian”, atau menyerahkan keuntungan buruk ke kas negara Saudi.

Jaksa agung Arab Saudi memperkirakan setidaknya $ 100 miliar telah disalahgunakan dalam penggelapan atau korupsi selama beberapa dekade.

Pihak berwenang telah membekukan rekening bank dari dugaan kasus korupsi sebagai pendekatan top-down untuk memerangi korupsi endemik.

“Sekitar empat persen dari mereka tidak korup dan dengan pengacara mereka ingin pergi ke pengadilan,” kata pangeran tersebut.

“Kami punya ahli yang memastikan tidak ada bisnis yang bangkrut dalam prosesnya,” tambahnya.

Pembersihan tersebut telah memicu ketidakpastian antara bisnis yang dapat menyebabkan pelarian modal atau menggagalkan reformasi, para ahli mengatakan, pada saat kerajaan tersebut berusaha menarik investasi yang sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kemerosotan minyak yang berkepanjangan.

China Dan Singapura Perkuat Ikatan Pengawasan Pasar Modal

China Dan Singapura Perkuat Ikatan Pengawasan Pasar Modal

editor336

Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan China Securities Regulatory Commission (CSRC) sepakat untuk memperkuat kerja sama pengawas dan memfasilitasi pengembangan pasar modal mereka, dalam Turnamen Pengawasan MAS-CSRC kedua yang diadakan di Singapura pada hari Selasa.

MAS dan CSRC membahas perkembangan peraturan di pasar derivatif dan kerangka kerja masing-masing untuk mengawasi pengelola dana.

Mereka juga membahas peningkatan pengaturan pembagian informasi untuk produk turunan melalui nota kesepahaman yang ditingkatkan.

Meja bundar tersebut diketuai oleh wakil direktur pelaksana MAS Ong Chong Tee dan wakil ketua CSRC Fang Xinghai.

Meja bundar adalah salah satu hasil utama kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Singapura pada tahun 2015. Dia telah meminta regulator efek dari kedua belah pihak untuk mengadakan sesi dialog reguler tingkat tinggi. Meja bundar perdana diadakan di Chongqing, China, pada bulan April tahun lalu.

“Karena pasar modal global menjadi lebih saling terkait, penting bagi otoritas pengawas untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar mengenai kerangka peraturan masing-masing,” kata Ong.

“Dengan berkembangnya aktivitas pasar modal lintas batas yang terjadi antara China dan Singapura, MAS-CSRC Roundtable memberikan platform yang baik bagi kedua agensi untuk bertukar pandangan mengenai area potensial untuk kerja sama pengawasan secara reguler dan tepat waktu.”

Kerjasama kedua negara menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Ini tentunya akan menguntungkan negara-negara sekitar baik China ataupun Singapura. Baik Singapura maupun China merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi yang kuat di negara Asia, kerjasama ini menjadikan kedua negara akan saling menguntungkan satu sama lain.

Putin Tertawa, Mentrinya Sebut Akan Ekspor Babi Ke Indonesia

Putin Tertawa, Mentrinya Sebut Akan Ekspor Babi Ke Indonesia

editor336

Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat menahan tawa ketika salah satu menteri kabinetnya mengusulkan produsen daging negara tersebut untuk mengekspor daging babi ke Indonesia, sebuah negara mayoritas Muslim.

Saluran berita Al Arabiya Inggris melaporkan bahwa Putin tertawa terbahak-bahak setelah Menteri Pertanian Rusia Alexander Tkachev menyebutkan mengekspor daging babi ke Indonesia.

Dalam sebuah video yang diposkan di situs berita, Putin pertama-tama terkekeh setelah Tkachev mengusulkan sebuah rencana untuk meningkatkan ekspor daging dan memberi Jerman contoh dalam hal mengekspor daging babi ke beberapa negara seperti Jepang, China dan Indonesia.

Putin dijadwalkan berkunjung ke Indonesia tahun depan. Putin menjelaskan kepada Tkachev bahwa Indonesia adalah negara Muslim dan rakyatnya tidak makan daging babi. Menteri tersebut berkeras dan menjawab “mereka akan melakukannya.”

Putin kemudian berkata, “Tidak, mereka tidak akan melakukannya,” sebelum tertawa terbahak-bahak.

Tkachev kemudian tersenyum dan menjelaskan bahwa maksudnya Korea Selatan dan bukan Indonesia. Statemen salah yang diucapkan oleh Tkachev ini pun sontak membuat Putin tidak dapat menahan kewibawaannya dihadapan media yang meliput lantaran tertawa terbahak-bahak sembari menutupi mukanya karena kesalahan statemen yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Kerjasama antara pemerintah Rusia-Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Pada era terdahulu misalnya, dimasa kepemimpinan Soekarno, Rusia merupakan sekutu dekat Indonesia. Hingga kini, pemerintah Indonesia dan Rusia masih terus berkomunikasi dan menjalin beberapa kerjasama antara keduanya.

Beberapa kerjasama dilakukan keduanya untuk semakin menguatkan hubungan 2 negara ini. Putin pun dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia tahun depan, kunjungan ini pun semakin menguatkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia semakin terjalin dengan baik.

Pemerintah Spanyol Berjanji Menghentikan Deklarasi Katalan

Pemerintah Spanyol Berjanji Menghentikan Deklarasi Katalan

editor336

Spanyol akan melakukan “segala sesuatu di dalam hukum” untuk mencegah Catalonia mengumumkan kemerdekaan, Menteri Kehakiman Rafael Catala mengatakan Senin, sehari setelah pemerintah daerah Catalonia mengumumkan kemenangan dalam sebuah referendum pemisahan yang dilarang.

“Jika ada yang berencana untuk menyatakan kemerdekaan sebagian wilayah Spanyol, karena dia tidak dapat melakukannya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, kami harus melakukan segala sesuatu di dalam hukum untuk menghalangi ini,” katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi publik Spanyol.

Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan pada akhir hari Minggu bahwa Catalonia telah memenangkan hak untuk melepaskan diri dari Spanyol setelah 90 persen pemilih mengambil bagian dalam referendum memilih untuk merdeka, menentang tindakan keras polisi yang terkadang dilakukan kekerasan dan penentangan sengit dari Madrid.

Dia mengatakan bahwa dia sekarang akan mempresentasikan hasilnya ke parlemen daerah tersebut, yang kemudian memiliki kekuatan untuk mengadopsi sebuah gerakan kemerdekaan. Anggota parlemen pro-separatis memiliki mayoritas 72 kursi di parlemen Catalan 135 kursi.

Ketika ditanya apakah pemerintah pusat akan menggunakan Pasal 155 undang-undang dasar Spanyol, yang memungkinkannya untuk secara praktis menangguhkan kekuatan otonom wilayah timur laut, Catala berkata: “Itu adalah alat yang ada di sana.”

“Kami selalu mengatakan bahwa kita akan menggunakan semua kekuatan hukum, semua mekanisme bahwa undang-undang dasar dan undang-undang memberikan pemerintah,” tambahnya.

“Kami tidak berada di sini untuk membagi orang-orang Spanyol, kami hadir untuk melayani kepentingan umum, oleh karena itu jika kita harus menggunakan tindakan tertentu yang membuat kita khawatir dan mungkin terluka, kita akan melakukannya. Penting untuk menjamin bahwa Spanyol memiliki peraturan hukum, hukum itu terpenuhi, “katanya.

Aung San Suu Kyi: Myanmar tidak takut dengan pemeriksaan Rohingya

Aung San Suu Kyi: Myanmar tidak takut dengan pemeriksaan Rohingya

editor336

Myanmar tidak takut “pengawasan internasional” atas krisis Rohingya, kata pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di negara bagian Rakhine yang bermasalah akan menghadapi hukum.

Ini adalah pidato pertamanya untuk negara tersebut sejak serangan gerilyawan Rohingya pada bulan Agustus menyebabkan serangan militer menyapu militer oleh pasukan keamanan Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa operasi militer adalah pembersihan etnis. Dia tidak membahas hal ini namun menegaskan bahwa negara tersebut berkomitmen untuk solusi berkelanjutan terhadap konflik tersebut

Suu Kyi mengatakan: “Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang tidak sah.

“Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas dan supremasi hukum di seluruh negara bagian.

“Pelanggaran hak asasi manusia dan semua tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan dan melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat.

“Kami merasa sangat dalam untuk penderitaan semua orang yang terjebak dalam konflik.”

Suu Kyi diberi hadiah Nobel Perdamaian sebagai juara oposisi demokratis Myanmar selama bertahun-tahun pemerintahan militer dan tahanan rumah.

Tapi banyak yang telah mengkritik kesunyiannya sebelumnya dalam situasi Rohingya. Dia tidak mengomentari operasi militer di negara bagian Rakhine namun mengatakan bahwa, sejak 5 September, telah terjadi “tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan”.

Mengenai ribuan Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh, dia menambahkan: “Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi.

“Kami ingin berbicara dengan mereka yang telah melarikan diri dan juga mereka yang telah tinggal.”

Dia mengklaim bahwa “mayoritas besar” umat Islam di negara bagian Rakhine tetap berada di sana.

Korut Terus Ancam Akan Serang Amerika

Korut Terus Ancam Akan Serang Amerika

editor336

Korea Utara kembali membuat pernyataan menyerang khususnya kepada Amerika Serikat. Negara yang dikuasai oleh Kim Jong-un ini terus melakukan serangkaian uji coba dalam proyek nuklirnya yang terus mendapat banyak kecaman dari negara lain. Baru-baru ini, Korut membuah heboh lantaran melakukan uji coba yang menyebabkan gempa bumi yang terasa hingga Jepang.

Uji coba bom H atau hidrogen yang dilakukan oleh Korut membuat Jepang panik, dan hal ini pun mendapat respon keras dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam mengecam keras hal yang dilakukan oleh Korut, Donuld Trump sendiri terus mendesak China dan Korea Selatan untuk menekan dan memberikan sanksi ekonomi terhadap negara Korut ini.

Han Tae-Song yang merupakan Duta Besar Korea Utara mengatakan bahwa negaranya masih akan terus mengirimkan ‘hadiah’ khususnya pada Amerika Serikat. Tentu saja rencana dan wacana ini mendapat kecaman keras dari negara lain yang khawatir Perang Dunia 3 akan pecah.

Minggu(3/9) lalu, Korut mengklaim bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji coba nuklir. Dengan berhasilnya Korut dalam mengembangkan bom nuklir, ini semakin membuat negara yang ada disekitar Korut khawatir akan terkena dampak. Sebelumnya warga Jepang pada bagian Hokkaido mendapat alarm tanda lewatnya nuklir. Nuklir yang melewati Hokkaido ini sendiri tak lain dan tak bukan merupakan salah satu uji coba dari nuklir milik Korut yang akan ditembakkan ke Amerika Serikat.

Badan Intelijen Korea Selatan sendiri mengatakan bahwa dalam waktu dekat Korut akan mengadakan peluncuran rudal ICBM menuju perairan Pasifik Utara.

Ada pun Han Tae-Song mengatakan, kebijakan untuk terus mengembangkan nuklir oleh negaranya merupakan strategi dalam bertahan dari intervensi Amerika Serikat. Lebih lanjut Han Tae-Song mengatakan bahwa tekanan serta intervensi yanga dilakukan negara lain khususnya Amerika Serikat tidak akan membuat negaranya gentar.

Membawa isu nuklir ke perundingan internasional pun menurut Han Tae-Song takkan pernah terjadi di era Kim Jong-un. Tentu saja memang sejak lama negara komunis ini menolak untuk merundingkan nuklir yang sudah sejak beberapa tahun terus dikembangkan.

Trump Sebut Korut Sangat Gugup

Trump Sebut Korut Sangat Gugup

editor336

Donald Trump telah melipatgandakan seruannya agar Korea Utara menghentikan ancaman nuklirnya – menambahkan peringatannya tentang “api dan amarah” mungkin tidak cukup sulit.

Presiden AS mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un “lebih baik bertindak bersama”, atau mereka akan berada dalam masalah “seperti beberapa negara yang pernah ada”.

Dia mengatakan kepada orang Amerika bahwa pemimpin negara nakal itu “sangat menghina negara kita” dengan mengatakan hal-hal yang “mengerikan”, menambahkan: “Dan bersamaku, dia tidak lolos begitu saja.”

Trump berbicara setelah bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya, di mana ancaman Pyongyang untuk menembakkan rudal ke wilayah AS di Guam mendominasi diskusi.

Dia berkata: “Jika Korea Utara melakukan sesuatu dalam hal bahkan memikirkan serangan terhadap siapa pun yang kita cintai atau wakili, atau sekutu kita atau kita, mereka seharusnya sangat, sangat gugup.

“Mari kita lihat apa yang dia lakukan dengan Guam Jika dia melakukan sesuatu di Guam, ini akan menjadi peristiwa yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya, apa yang akan terjadi di Korea Utara.”

Ucapan Mr Trump tidak akan meredakan kekhawatiran beberapa politisi dan pakar kebijakan luar negeri yang telah meminta bahasa yang lebih terukur, karena sumpahnya untuk melepaskan “api dan kemarahan” pada Pyongyang telah membuat sekutu yang tak terkira di wilayah tersebut.

Sebelumnya, menteri pertahanan James Mattis mengatakan kepada wartawan bahwa AS masih memilih pendekatan diplomatik untuk mengurangi ketegangan karena perang akan menjadi “bencana besar”.

Namun, ketika ditanya apakah Amerika siap untuk menanggapi jika Korea Utara melakukan tindakan bermusuhan, dia menjawab: “Kami siap.”

Presiden ditanya apakah dia akan mempertimbangkan serangan pre-emptive terhadap Pyongyang untuk menggagalkan kemampuannya untuk meluncurkan serangan nuklir ke AS, namun dia mengajukan pertanyaan tersebut dengan mengatakan: “Kami akan melihat apa yang terjadi.”

China, yang merupakan sekutu dan mitra dagang Korea Utara yang paling penting, telah menghadapi seruan dari Gedung Putih untuk “berbuat lebih banyak” dalam menekan Kim untuk mengakhiri program rudal balistik negaranya.

Namun sebuah editorial di sebuah surat kabar negara yang diterbitkan oleh Partai Komunis yang berkuasa mengatakan bahwa Beijing tidak dapat meyakinkan baik Washington atau Pyongyang untuk mundur.

Serta mengulangi seruan untuk tenang, artikel Global Times mengatakan: “China harus menjelaskan bahwa jika Korea Utara meluncurkan rudal yang mengancam tanah AS terlebih dahulu dan AS melakukan pembalasan, China akan tetap netral.

“Jika AS dan Korea Selatan melakukan pemogokan dan mencoba menggulingkan rezim Korea Utara dan mengubah pola politik Semenanjung Korea, China akan mencegah mereka melakukannya.”

Pyongyang tidak terhalang oleh ancaman Mr Trump tentang “api dan kemarahan” – dengan satu laporan media pemerintah yang menggambarkan peringatannya sebagai “beban omong kosong”.

Korea Utara telah mengatakan akan memiliki rencana yang dikembangkan sepenuhnya untuk menyerang Guam dengan empat rudal pada pertengahan Agustus.

Menurut media pemerintah, roket akan mendarat di perairan sekitar 18 sampai 25 mil dari pulau Pasifik kecil, yang merupakan rumah bagi sekitar 163.000 orang serta sebuah pangkalan militer AS.