Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Harapan Bank Indonesia (BI) yang mempertimbangkan RUU redenominasi rupiah tahun ini telah pupus.

Sidang paripurna DPR pada hari Rabu menyetujui enam RUU untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional yang direvisi (Prolegnas) untuk tahun ini, yaitu tagihan sumber daya air, atas hak cipta karya cetak dan rekaman, konsultan pajak, praktik kerja sosial, tentang musik dan hak atas tanah adat.

“Pemerintah belum bersedia mengajukan tagihan redenominasi karena tahun-tahun politik yang mendekat (pada 2018 dan 2019),” kata Wakil Ketua DPRD Subang Subagyo.

Pemerintah, katanya, harus secara komprehensif menyebarkan informasi tentang RUU tersebut untuk menghindari kesalahpahaman publik yang dapat menyebabkan keresahan sosial. “Jika RUU tersebut disetujui sekarang untuk menjadi undang-undang, risiko psikologis harus terkandung.”

Tagihan redenominasi, jika disetujui, akan memangkas tiga angka nol dari mata uang lokal.

Gubernur BI Agus Matowardojo menghidupkan kembali gagasan redenominasi rupiah, yang pertama kali melayang pada 2013, menekankan bahwa tahun ini merupakan saat terbaik untuk memulai prosesnya, mengingat kondisi ekonomi yang sehat dan stabil.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan mengusulkan RUU untuk musyawarah di DPR tahun ini. Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Tampaknya pemerintah tidak akan menyimaknya bahkan tahun depan,” kata Firman.

Dengan kegagalan rencana untuk pengurangan digit rupiah atau redenominasi rupiah, maka dipastkan tidak ada perubahan mengenai nominal rupiah tahun ini. Memang isu ini bukan kali ini saja berhembus, karena sejak beberapa tahun terakhir, pengurangan nol pada nilai rupiah memang diwacanakan untuk mengangkat mata uang rupiah dikancah internasional.

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil yang merupakan walikota Bandung saat ini masih mencari partai sebagai “transportasi” dirinya untuk dapat mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang. Satu-satunya partai yang secara terbuka ingin mendukung dan mencalonkan Ridwan Kamil adalah Partai NasDem yang tentu saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun depan.

Sebelumnya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil digadang-gadang akan didukung oleh Partai PDI-P, namun nyatanya, PDI lebih memilih bergabung dengan Golkar dalam mengusung calon Gubernur Jabar 2018. Golkar sendiri telah menetapkan walikota Purwakarta, Dedi Mulyadi sebagai jagoannya pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018 akan datang dan telah didukung penuh oleh PDI yang berkolasi dengan Golkar.

Kang Emil sendiri saat ini belum mendapat dukungan lain yang membuatnya dapat bertarung pada pemilu 2018 Jabar yang akan datang. Ada pun salah satu petinggi Golkar mengatakan, masih ada kemungkinan untuk dukungan terhadap Ridwan Kamil pada Jabar 1 tahun depan. Meskipun begitu, tampaknya akan sulit karena Dedi Mulyadi sudah dideklarasikan sebagai Calon Gubernur, dan tentunya Ridwan Kamil juga ingin mencalonkan menjadi Gubernur dan bukan wakil Gubernur.

Kini kabar baik terhadap Ridwan Kamil sepertinya mulai menemui titik terang. Partai Amanat Nasional(PAN) melalui perwakilannya, Eddy Soeparno mengatakan bisa saja PAN mendukung Ridwan Kamil asalkan Bima Arya yang merupakan walikota Bogor saat ini bersedia mendampingi Kang Emil.

Bima Arya sendiri merupakan kader PAN dan memiliki kedekatan dengan Ridwan Kamil, sehingga duet ini akan sangat memungkinkan untuk dilanjutkan. Meskipun RK telah mengatakan ketertarikannya untuk berduet dengan Bima Arya, namun walikota Bogor tersebut meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Memang Bima Arya masih memiliki masa periode yang cukup panjang menjadi walikota Bogor, sehingga ia harus menimbang masak-masak, apakah ingin bertahan sebagai walikota Bogor, atau mencoba kesempatan menjadi wakil gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 mendatang.

Duet Ridwan Kamil dan Bima Arya ini sendiri tergantung daripada Bima Arya yang bersedia untuk mengikutsertakan diri sebagai pendamping Ridwan Kamil pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang.

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang banyak menuai kontroversi akhirnya dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Setya Novanto selaku ketua DPR. Pembatalan ini diambil oleh pihak DPR dikarenakan tidak ingin gejolak kontroversi terus terjadi di masyarakat.

Ketua DPR mengatakan telah berbicara dengan Fahri Hamzah yang merupakan wakil ketua DPR dan juga ketua tim pengkajian dalam pembangunan apartemen DPR ini. Dengan pembicaraan terhadap Fahri ini, akhirnya rencana untuk membangun komplek apartemen untuk para anggota DPR secara penuh dinyatakan batal.

Menurut Setya Novanto, rumah dinas milik anggota DPR yang berada di kawasan Ulujami dan Kalibata saat ini sudah cukup. Jika pun apartemen seperti yang diwacanakan jadi, namun pengembalian aset negara dan lainnya akan rumit dalam proses pengembaliannya, oleh karena itu menurut ketua DPR rencana pembangunan apartemen ini pun dibatalkan.

Selain hal teknis tersebut, Setya Novanto juga menjelaskan salah satu alasan lain pembatalan proyek ini adalah karena mendengar aspirasi dari rakyat. Memang banyak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan apartemen untuk anggota DPR ini tidak perlu dan tidak mendesak, oleh sebab itu dana yang seharusnya untuk pembiayaan apartemen disebut lebih layak untuk dialokasikan ke sektor lainnya.

Ada pun dari masing-masing fraksi yang ada di DPR berbeda pendapat tentang persoalan dalam pembangunan apartemen seperti yang diwacanakan ini. Fraksi-fraksi dari partai seperti PKB, NasDem, PPP, dan PAN menyatakan menolak keras rencana pembangunan apartemen untuk para anggota DPR ini.

Sisa dari anggota fraksi lain mendukung wacana ini. Masyarakat sendiri lebih dominan mengkritisi rencana dari pihak anggota DPR yang mendukung dan mencoba mewujudkan rencana ini. Tetapi semua hal tersebut telah berakhir dengan pernyataan Setya Novanto yang telah mengatakan pembatalan dari rencana besar tersebut.

Fahri Hamzah sendiri harus puas dengan keputusan ini. Meskipun membatalkan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR, Fahri tampaknya tidak puas dan mengkritisi para penolak dengan dalih semua rencana yang coba dilakukan oleh DPR selalu mendapat stigma negatif pada masyarakat.

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Baru-baru ini banyak diberitakan tentang tunggakan yang terjadi pada penghuni rumah susun. Padahal seperti yang diketahui, memang penghuni rumah susun ini dibebankan biaya 300 ribu perbulannya untuk perawatan dan lainnya, dan harga ini sendiri sudah disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta.

Saefullah yang merupakan Sekretaris Daerah(Sekda) DKI Jakarta pun akhir buka suara mengenai hal ini. Menurut Sekda ini, sebenarnya penghuni Rusun bukanlah tidak mampu untuk membayar sewa Rusun, melainkan sebagaian besar diantara mereka tidak mengeluarkan pengeluaran dengan bijak.

Saefullah sendiri mengatakan hal ini karena telah melakukan survey terlebih dahulu. Sekda ini mengatakan setidaknya 93 persen penghuni Rusun merupakan orang yang masih dalam usia produktif. Lebih lanjut Saefullah menyayangkan kebanyakan penghuni dapat untuk membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting seperti halnya rokok. Saefullah mencontohkan, jika penghuni Rusun menghabiskan 22 ribu perhari untuk rokok, dalam sebulan setidaknya mereka mengeluarkan 660 ribu untuk rokok, dan ini sudah melebihi uang yang seharusnya bisa untuk membayar biaya perawatan Rusun.

Karena banyaknya tunggakan dari penghuni Rusun ini, Saefullah mengatakan pemerintah daerah akan melakukan hal persuasif dan menolak untuk menghapus tunggakan ini. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri adalah dengan membayar tunggakan dengan cicilan.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, sebelumnya mengatakan jika total tunggakan dari Rusun sudah mencapai 32 Milliar rupiah dan mungkin terus bertambah.

Permasalahan tempat tinggal layak di Jakarta memang tidak mudah untuk diselesaikan. Program Rusun murah ini sendiri merupakan program dari Gubernur sebelumnya yaitu Basuki Purnama yang dilanjutkan oleh Djarot lantaran Ahok sapaan akrab Basuki Purnama harus menekam ditahanan lantaran kasus penistaan agama yang diterpannya.

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Menteri Dalam Negeri(Mendagri),Tjahjo Kumolo, menegaskan secara tegas tentang kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk(KTP) hanya mengakui 6 agama. Agama yang diakui oleh negara sendiri ada 6 yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Khonghucu. Selain dari ke-6 agama tersebut, Tjahjo Kumolo kembali menegaskan tidak ada legalitas untuk mencatumkan kepercayaan seperti Sunda Wiwitan dan lainnya.

Bagi Mendagri, aturan 6 agama tersebut sudah sesuai undang-undang, dan aliran kepercayaan tidak dapat masuk ek KTP karena tidak dianggap sebagai agama melainkan aliran kepercayaan.

Mendagri menjelaskan hal ini karena warga Ahmadiyah di daerah Manislor tidak kunjung mendapatkan E-KTP lantaran ajarannya dinilai menyimpang dari Islam. Mendagri pun menyarankan bagi pengikut Ahmadiyah daerah tersebut untuk mengosongkan saja kolom KTP yang ada didalamnya. Namun, Mendagri menyebut pihak Ahmadiyah menolak apa yang telah dianjurkan tersebut.

Kasus seperti Ahmadiyah pun terjadi di Kuningan, namun ajaran kepercayaan ini adalah Sunda Wiwitan. Anggota dari Sunda Wiwitan tidak diakui agama oleh pemerintah, sehingga ajaran tersebut tidak dapat masuk dalam status kolom agama di KTP.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa ada banyak jenis aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, dan beberapa menginginkan aliran kepercayaan tersebut diakui agar nantinya dapat masuk dalam kolom agama. Tentunya sesuai undang-undang, hingga saat ini, hanya 6 agama saja yang diakui oleh negara.

Sedangkan untuk kasus Ahmadiyah, pihak dari Ahmadiyah sendiri mengaku masih berada di Islam dan memegang ajaran Islam. Namun meskipun demikian, Mendagri mengatakan pihak Majelis Ulama dan lainnya berpendapat bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dan tidak diakui sebagai bagian dari Islam itu sendiri.

Bagi warga Ahmadiyah sendiri, bagi yang ingin mengambil KTP terlebih dahulu harus mau bersyahadat ulang dan bersedia dibimbing ke Islam yang sebenarnya. Pihak Ahmadiyah sendiri menolak hal ini, dan mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap warga Ahmadiyah itu sendiri.

PT TPS Diduga Telah Rugikan Negara Sejak 2010

PT TPS Diduga Telah Rugikan Negara Sejak 2010

PT Tiga Pilar Sejahtera(TPS) diduga telah membuat negara rugi sejak tahun 2010 silam. Perusahaan ini terlibat dalam manipulasi nilai gizi, sehingga beras yang tidak mempunyai kualitas yang seharusnya diljual dengan harga premium. Tentunya ini merugikan konsumen, karena mendapatkan beras yang kandungan dalam kemasan berbeda dengan kualitas beras itu sendiri.

PT TPS sendiri mengakuisisi penggilingan-penggilingan kecil yang berada di wilayah Bekasi, Karawang, dan Sragen sejak tahun 2010 silam. Hal ini diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa PT TPS diduga melakukan manipulasi nilai gizi dan kandungan yang ada pada beras yang dijual. Misalnya dalam kandungan beras yang dijual oleh PT TPS dengan merk Ayam Jago, terkandung protein sebesar 14 persen, padahal tambah Setyo, menurut hasil dari laboratorium, nilai protein pada beras tersebut hanya sebesar 7,7 persen.

Nilai karbohidrat sendiri, pada beras yang dijual oleh PT TPS tersebut tercantum 27 persen, dan setelah diselidiki, maka kandungan karbohidrat pada beras ini ternyata jauh lebih besar. Setelah di cek di Laboratoriu, kandungan karbohidrat beras yang dijual oleh PT TPS mencapai 81,47 persen.

Dengan dugaan kasus penipuan terhadap konsumen yang dilakukan oleh PT TPS, negara diduga telah mengalami banyak kerugian terhitung dari tahun 2011 silam. Badan Reserse dan Kriminal(Bareskrim) akhirnya menyegel pabrik PT TPS sejak 20 Juli 2017 lalu.

Kapolri, Tito Karnavian menaksir bahwa kerugian yang diakibatkan oleh PT TPS baik kepada masyarakat maupun negara mencapai trilliunan rupiah. Setidaknya, menurut Kapolri, angka kerugian dari praktek curang yang dilakukan oleh PT TPS ini mencapai 400 trilliun rupiah.

PT IBU selaku induk perusahaan membantah tudingan yang diarahkan pada PT TPS mengenai penipuan kandungan dalam beras tersebut. Belum diketahui kelanjutan kasus ini akan berakhir seperti apa.

Kondisi sungai Kalianak Surabaya Memprihatinkan

Kondisi sungai Kalianak Surabaya Memprihatinkan

Kondisi sungai Kalianak Surabaya MemprihatinkanPastinya akan sangat mengesalkan jika kita melihat banyak sampah-sampah yang tertumpuk disungai. Pastinya hal tersebut akan membuat kondisi sungai menjadi memprihatinkan. Tentunya akan banyak masalah jika keadaan seperti ini terus berlangsung. Masalah kesehatan sudah pasti menjadi masalah serius.

Dan hal ini terjadi disalah satu kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya. Dimana salah satu sungainya yaitu sungai Kalianak bermasalah dalam penumpukan sampah dalam alirannya. Inilah yang saat ini sedang menjadi sorotan tajam DPRD Kota Surabaya saat melihat betapa memprihatinkan kondisi sungai Kalianak yang berada dalam 2 kecamatan di Surabaya yaitu kecamatan Krembangan dan kecamatan Asemrowo.

DPRD Kota Surabaya melihat jika kondisi aliran sungai yang ada saat ini ternyata sudah sangat parah. Itu karena lebar sungai Kalianak saat ini sudah tertutup oleh banyaknya bangunan liar serta sampah-sampah yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang disesalkan oleh DPRD Kota Surabaya, terlebih melihat jika sebenarnya sungai Kalianak ini menjadi jalan utama air yang harusnya bisa mengalir ke muara laut. Bayangkan saja, pada awalnya lebar sungai Kalianak ini adalah kurang lebih 30 meter.

Tapi lihat apa yang terjadi sekarang? Lebar sungai ini pada saat ini hanya menyisakan beberapa jengkal saja. Ironis bukan? DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan langkah yang cepat dengan normalisasi sungai agar fungsi sungai bisa kembali seperti sediakala. DPRD Kota Surabaya hanya miris jika harus melihat warga yang tinggal dialiran sungai terkena dampak seperti banjir yang datang jika terjadi hujan.

DPRD Kota Surabaya melalui juru bicaranya, yaitu Sekretaris Komisi C, Camelia Habibah mengatakan semua itu dalam pembicaraannya terkait normalisasi sungai Kalianak bersama pemerintah Kota Surabaya, warga yang tinggal disepanjang aliran sungai dan turut juga diundang LKMK terkait. Dalam acara hearing tersebut, ditampilkan juga dokumentasi terkait dari kondisi terkini sungai Kalianak yang sebagian besar sudah ditutupi oleh sampah dan banyaknya bangunan liar dari kayu yang sudah seharusnya tidak ada. Bahkan juga ditunjukan beberapa bangunan yang ternyata sudah sangat permanen, berdiri dipinggir sungai tersebut.

Camelia menegaskan jika sebenarnya, sungai Kalianak sudah seharusnya bisa dilalui oleh banyak perahu yang mengangkut barang, tapi yang dilihatnya sekarang ada kondisi sungai Kalianak yang sungguh memprihatinkan. Sudah sangat rapat dengan pemukiman dari kayu serta beberapa bangunan yang sudah permanen. Tentunya untuk bisa mendirikan bangunan tersebut, mereka membuat pondasi yang menancap langsung kedasar sungai, dimana pondasi-pondasi itulah yang membuat air sungai susah untuk bisa mengalir.

Terlebih ditambah dengan banyaknya sampah yang ada membuat kondisi sungai Kalianak sudah harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Surabaya untuk secepatnya melakukan normalisasi. Lebih lanjut DPRD Kota Surabaya meminta ketegasan Pemerintah Kota Surabaya agar dengan segera menertibkan semua bangunan liar tersebut. Jika ini terus dibiarkan terjadi, kemungkinan besar sungai Kalianak akan menjadi kenangan dimasa yang akan datang.

Komisi VI DPR RI Tinjau Persiapan Mudik KAI Surabaya

Komisi VI DPR RI Tinjau Persiapan Mudik KAI Surabaya

Komisi VI DPR RI Tinjau Persiapan Mudik KAI SurabayaBulan puasa sudah hampir mendekati, dimana artinya Hari Raya Idul Fitri juga akan segera dimulai. Apa artinya jika sudah begitu? Yup seperti yang kita tahu, setiap tahun setiap mendekati hari raya, akan ada lonjakan besar untuk mudik lebaran. Segala persiapan tentunya menjadi prioritas banyak orang saat ini. Bukan hanya yang ingin pergi mudik tapi juga orang-orang yang menyiapkan infrastruktur dalam membantu layanan mudik lebaran.

Seperti PT KAI Daops 8 yang menyatakan kesiapannya dalam menyambut angkutan lebaran pada tahun 2017 ini. Walaupun sudah siap, mereka tetap tidak lupa untuk terus melakukan penanganan yang baik dalam melihat persiapan fasilitas dan sarana. Dan kali ini persiapan tersebut sudah dilakukan oleh salah satu anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Harjo Soekartono yang memang sengaja melakukan peninjauan ke Stasiun Gubeng Surabaya. Bambang menilai jika persiapan yang dilakukan oleh PT KAI Daops 8 Surabaya sudah sangat bagus sampai saat ini.

Bambang mengaku jika dirinya sengaja datang melihat secara korporasi dalam melihat persiapan yang termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia, alat produksi serta infrastruktur yang sudah harus siap menjelang mudik lebaran. Dan Bambang mengaku sangat puas melihat persiapan yang sudah dilakukan. Ternyata Bambang menilai jika persiapan kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Bambang lebih lanjut mengatakan jika dia melihat bahwa PT KAI Daops 8 membuat target sekitar 44 ribu penumpang yang bisa diangkut oleh mereka selama mudik lebaran nanti. Jumlah ini memang ditingkatkan dengan kenaikan 4% dari jumlah target tahun lalu yang berjumlah 36 ribu penumpang. Bagaimana dengan jumlah rangkaian kereta? Pihak PT KAI Daops 8 Surabaya mengatakan sudah menyiapkan 86 rangkaian kereta yang sudah siap untuk melayani mudik lebaran nanti. Masih kurang? Tenang, karena pihak Daops 8 mengaku sudah menyiapkan rangkaian yang lebih untuk kesiapan mereka dalam mudik lebaran.

Hal ini untuk mengantisipasi jika salah satu dari 86 rangkaian ada yang rusak. Pihak PT. KAI Daops 8 mengklaim jika semuanya akan sudah siap H-15 sampai H+10 Lebaran pada tahun ini. Dan jika ada permintaan mudik bareng, PT. KAI Daops 8 juga sudah menyiapkan 6 buah kereta mudik gratis. Terakhir, Bambang sangat berharap jika persiapan PT KAI Daops 8 Surabaya pada saatnya nanti akan lebih tambah maksimal.

Halte Transjakarta Kini Tampil Lebih Baik

Halte Transjakarta Kini Tampil Lebih Baik

Halte Transjakarta Kini Tampil Lebih BaikSejak dipelopori oleh Gubernur Jakarta pada zamannya Sutiyoso Bus transportasi Jakarta semakin menunjukkan pelayanan yang lebih baik. Ini dikarenakan sejak berganti kepemimpinan setelahnya seperti Fauzi Bowo, Jokowi, hingga Ahok banyak perubahan yang diciptakan. Perubahan tersebut dibuat agar banyak masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Selain itu harapannya juga agar kemacetan Jakarta pun dapat berkurang dengan semakin baiknya pelayanan di halte Transjakarta.

Halte Transjakarat sebelumnya menggunakan tiket yang harus dibeli diloket oleh penumpang kemudian baru bisa melewati gate dan masuk busway. Seiring berjalannya waktu sudah mulai digalakan menggunakan uang elektronik yang dipelopori oleh Bank DKI serta beberapa bank swasta nasional yang sudah mendukung penggunaan uang elektronik. Loket pun menyediakan isi ulang saldo untuk busway.

Kini Halte busway masih tetap melayani isi ulang saldo uang elektronik untuk naik bus transjakarta namun dikenakan biaya admin sebesar Rp 2000 saja. Ini dikarenakan hampir setiap rekening yang dimiliki pelanggan bus transjakarta sudah mendukung uang elektronik. Dengan begitu pelanggan dapat mengisi ulang langsung melalui Atm dari rekening yang dimiliki.

Selain dari pelayanan pembelian tiket agar dapat melewati gate busway, untuk keluar halte pun juga harus melakukan taping kartu uang elektronik namun tanpa memotong saldo. Jika sebelumnya tidak harus tapping, dan sekarang harus tapping agar dapat memaksimalkan fungsi kartu elektronik tersebut.

Dari sisi kebersihan pun sudah semakin terjaga mulai dari lantai halte hingga ventlasi udara pun terjaga kebersihannya. Dari sisi Antrian dihalte busway pun sudah semakin berkurang karena armada bus pun ditambah jumlahnya secara berkala. Sehingga sudah jarang terlihat antrian panjang penumpang yang selalu terlihat setiap pagi dihalte busway.

Berbagai perubahan yang dapat terlihat tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pengelolaan dimana Transjakarta awalnya dikelola pemerintah, namun saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh swasta. Walaupun memang terdapat pro dan kontra dari sisi internal Transjakarta dan eksternal, pada akhirnya segera mereda karna banyak pengguna jasa bus Transjakarta puas dengan pelayanan yang diberikan.

Dengan kata lain pemerintah daerah Jakarta sudah tidak lagi mengelola Layanan transportasi bus Transjakarta tersebut dengan APBD. Jika sebelumnya dikelola Pemda Jakarta karyawan cukup diperhatikan tunjangan kesejahteraannya namun pelayanan pada pelanggan kurang maksimal, namun saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan hingga detik ini penambahan layanan bus diperbanyak dengan munculnya tambahan koridor dan trayek baru.

Jasa Marga Lebarkan Jalur Untuk Antisipasi Arus Mudik

Jasa Marga Lebarkan Jalur Untuk Antisipasi Arus Mudik

Jasa Marga Lebarkan Jalur Untuk Antisipasi Arus MudikJasa marga sudah menunjukkan aksinya dengan melebarkan jalut tol cikampek untuk antisipasi arus mudi 2017. Proyek yang sudah berjalan sejak awal april 2017 tersebut menelan biaya milyaran rupiah tersebut berdampak pada arus lalu lintas dengan bertambah panjangnya antrian kendaraan. Terlihat pada hari kerja mulai dari Cibitung kearah Bekasi barat mulai dari KM 25 hingga KM 12 terlihat pengecoran jalan dibahu jalan hingga Pengaspalan ulang.
Pada dasarnya pembangunan pelebaran jalan tersebut selain untuk mengantisipasi antrian arus mudik juga untuk menambah kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan. Mengingat arus mudi pada tahun lalu antrian panjang kendaraan arus mudik sudah dimulai dari tol UKI hingga tol cikarang. Oleh karenanya agar tidak lagi terjadi hal demikian dimulailah royek tersebut secepatnya setelah melewati prosedur yang panjang untuk melaksanakan proyek tersebut.

Adanya kemajuan tentu memang membutuhkan sedikit pengorbanan, oleh karenanya para pengguna jalan tol diharapkan kebesaran jiwanya untuk mengahadapi kemacetan akibat proyek pembangunan tersebut. Selain itu tingkat kecelakaan dijalan tol pun cukup tinggi yang diakibatkan oleh beberapa jalur tol yang rusak . Sehingga walaupun dilakukan penambalan jalur aspal tetap tidak akan berpengaruh jika pengerjaannya dimusim kemarau. Oleh karenanya mengapa dipilih bulan april pengerjaannya sebab bulan tersebut sudah mulai jarang curah hujan yang didapat. Sehingga pengerjaan pelebaran dan pengaspalan ulang pun akan jauh lebih cepat dan efektif.

Jasa Marga Lebarkan Jalur Untuk Antisipasi Arus Mudik

Akan tetapi adanya pengerjaan proyek tersebut tetap tidak mengurangi aktivitas distribusi barang dan jasa. Sebagian pengguna jalan dapat memanfaatkan waktu kirim barang dalam jumlah besar pada malam hari atau membagi pengiriman dalam dua kloter agar pelanggan yang menggunakan jasanya tetap setia. Beberapa perusahaan yang dimaksud seperti Perusahaan ekspedisi hingga perusahaan manufakturing. Kemudian bagi Anda pengguna jalan tol yang selalu melewati jalur yang sedang ada proyek pembangunan dapat lebih efektif jika berangkat lebih pagi atau sedikit lebih sore.

Apabila tetap memaksakan diri dapat pulang sedikit lebih cepat atau lebih larut malam. Dengan begitu Anda tidak akan terlalu terjebak dalam kemacetan yang dapat membuat Anda jenuh.
Proyek pembangunan jalan tol tersebut akan dapat meningkatkan perekonomian, sehingga volume barang dan jasa yang dikirimkan melalui jalur tol akan semakin banyak jumlahnya dan tentu akan meningkatkan jumlah pemasukan pula bagi pengelola jalan tol atau Jasa Marga.