Tornado Rusak 21 Rumah Di Pulau Seribu

Tornado Rusak 21 Rumah Di Pulau Seribu

Sebuah tornado menghantam Pulau Kelapa Dua di Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta pada Selasa malam, menyebabkan 21 rumah rusak dan mengakibatkan puluhan pohon roboh.

Angin puting beliung datang dengan angin kencang saat terjadi badai petir dan curah hujan yang lebat sekitar pukul 08.00, kepala Kelurahan Kelapa Dua Pulau Fadli pada hari Rabu.

“Sebuah rumah milik seorang penduduk, Dadang, digeser dan dibalik, sementara 20 rumah lainnya rusak parah,” kata Fadli seperti dikutip kompas.com.

Pekerja dari Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Umum (PPSU) membantu warga membersihkan reruntuhan dari rumah mereka.

“Warga menderita kerugian lebih dari ratusan juta rupiah karena kejadian tersebut,” kata Fadli.

Bulan lalu, tiga tangkapan air terlihat di perairan di lepas pantai Kepulauan Seribu, sebuah fenomena yang jarang terlihat di daerah tropis, National Mitigation Agency melaporkan.

Waterspouts terlihat di dekat Pulau Opak, sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak di dekat Pulau Kaliage. Tentu saja fenomena langka ini membuat banyak orang bingung dan bertanya-tanya tentang cuaca yang mungkin bisa menimbulkan efek buruk andai kembali muncul.

Belum ada penelitian atau berita lebih lanjut terkait dengan kemunculan fenomena yang terjadi di Kepulauan Seribu tersebut. Meskipun demikian, warga tetap diminta tidak berlebihan menanggapi hal ini atau merasa takut berlebihan tentang fenomena langka yang baru-baru ini terjadi di Pulau Seribu tersebut.

Pulau Seribu merupakan salah satu wilayah DKI Jakarta yang berada cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi baik bagi warga Jakarta maupun daerah sekitar Jakarta. Pulau Seribu memiliki banyak tempat menarik dan juga tempat bersejarah sehingga banyak orang tertarik mengunjungi tempat-tempat yang ada di Pulau Seribu.

Pihak Setya Novanto Laporkan Balik KPK

Pihak Setya Novanto Laporkan Balik KPK

Pengacara Pembicara DPR Setya Novanto telah memindahkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah badan antigraft untuk kedua kalinya, bernama Setya seorang tersangka dalam kasus mega-korupsi seputar program E-KTP.

Hanya beberapa jam setelah KPK mengumumkan Setya menjadi seorang tersangka lagi pada hari Jumat, pengacara Setya Frederick Yunadi mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Departemen Investigasi Kriminal Nasional untuk melaporkan KPK ke-41 KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir September menyatakan tidak beralasan dalam masalah penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK. Langkah pertama KPK untuk menyebutkan Setya sebagai tersangka, namun Setya Novanto menang di pra-peradilan yang membuat status tersangkanya gugur.

“KPK sedang menghina pengadilan,” kata Fredrich kepada The Jakarta Post.

Fredrich mengatakan bahwa dia juga akan mengajukan tuntutan pra-persidangan sebelumnya atas keputusan terakhir KPK untuk memberi nama pada kliennya menjadi tersangka korupsi di kasus E-KTP.

Setya dicurigai telah melakukan pelanggaran Undang-undang tentang Korupsi.

KPK menerima dia berkolusi dengan pengusaha Anang Sugiharjo dan Andi Agustinus dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman untuk membatalkan proyek E-KTP 5,9 triliun (US $ 3,7 miliar), yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah Polisi Nasional mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas sebuah laporan yang diajukan oleh Frederick atas tuduhan bahwa ketua Saut dan KPK Agus Rahardjo telah memalsukan dokumen untuk meminta Kantor Imigrasi untuk memperpanjang larangan bepergian ke Setya.

Kasus Setya Novanto ini menyedot banyak perhatian publik. Dari masyarakat sendiri, tampaknya lebih banyak mendukung KPK dan menilai bahwa beberapa pelemahan dan serangan demi serangan yang dilancarkan ke KPK sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh KPK adalah sebuah hal benar dan membuat orang yang mulai terganggu mulai menyerang KPK.

Ini Komentar Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Terkait Alexis

Ini Komentar Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Terkait Alexis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD DKI Jakarta, Muhammad Taufik telah mengingatkan Gubernur Anion Baswedan untuk memiliki bukti kuat sebelum menolak izin usaha Alexis Hotel.

Anies secara khusus memasukkan hotel Alexis sebagai agenda dalam kampanye. Hotel Alexis yang berada di Jakarta Utara dan dioperasikan oleh PT. Grand Ancol Hotel, selama kampanye gubernur DKI Jakarta lalu menjadi salah satu hal yang dijanjikan oleh Anies.

Dia menyatakan pada hari Senin bahwa dia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang izin hotel karena dia yakin hotel tersebut beroperasi sebagai rumah pelacuran. Permintaan hotel untuk memperpanjang sertifikasi bisnis pariwisata (TDUP) telah ditolak oleh pemerintah DKI Jakarta.

“Saya pikir ini adalah langkah berani yang harus [Anies] ambil [untuk memenuhi janjinya]. Namun, PTSP [Pelayanan Terpadu Satu Pintu] harus memiliki bukti kuat untuk membuktikan klaim Anies, “kata Taufik seperti dikutip kompas.com, Senin, menambahkan bahwa pendekatan serupa harus dilakukan dengan pendirian yang dituduh melakukan prostitusi.

Taufik menegaskan pentingnya memperoleh bukti untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di masa depan, seperti ditantang secara hukum di pengadilan.

“Jika hotel memang telah melanggar persyaratan tertentu yang tidak mengizinkannya memperpanjang izinnya, keputusan administratif tidak akan menjadi masalah,” katanya.

Anies mengklaim bahwa ia memiliki cukup bukti dari laporan media, serta keluhan dari warga untuk mendukung tuduhan tersebut.

Penutupan hotel Alexis sendiri menjadi salah satu janji kampanye yang sering diucapkan oleh Anies ketika masa kampanye lalu. Hotel Alexis diduga kuat menjadi salah satu tempat prostitusi dengan menggunakan label hotel atau tempat penginapan. Isu tentang hotel ini sebagai tempat protitusi memang sudah menjadi gosip dari beberapa tahun terakhir, namun memang pada masa pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya mengaku tidak memiliki bukti kuat dan membuktikan tentang isu miring yang ada di hotel Alexis.

Anies membuat gebrakan baru dengan berani menutup hotel Alexis seperti janji kampanye-nya. Ini memang mengejutkan karena secara tiba-tiba Gubernur DKI Jakarta membuat keputusan ini ditengah isu tentang berlanjutnya reklamasi.

Kepolisian Depok Cari Tau Tentang Skandal Mahasiswa UI

Kepolisian Depok Cari Tau Tentang Skandal Mahasiswa UI

Polisi Depok sedang melakukan patroli maya untuk menemukan tersangka di balik peredaran video porno yang diduga melibatkan alumni Universitas Indonesia di Jawa Barat.

“Kami masih menyelidiki kasus ini melalui media sosial,” kata kepala detektif polisi dan kepala satuan kejahatan. Putu Kholis Aryana mengatakan kepada tempo.co pada hari Rabu. “Kami memiliki pasukan cyber [untuk menangani kasus ini].”

Pengguna media sosial pun dengan cepat mengidentifikasikan wanita dalam video tersebut, yang berlangsung empat menit dan 59 detik, seperti yang terkait dengan Universitas Indonesia (UI) di Depok. Identitas pria itu tidak diketahui.

UI kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya memang lulusan universitas.

“Karena dia sekarang alumni, konsekuensi dari peredaran video adalah tanggung jawab pribadinya,” kata juru bicara universitas Egia Etha Tarigan pada hari Rabu malam.

Video yang diduga atas nama Hana Anisa menjadi perbincangan netizen Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini tak terlepas dari beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh perempuan yang disangka merupakan mahasiswi Universitas Indonesia.

Sementara pihak kampus mengatakan memang Hana Anisa merupakan alumni dan tak mengelak mengatakan bahwa Anisa pernah kuliah di UI. Meskipun demikian, pihak kampus mengatakan bahwa Anisa sudah lulus dan saat ini berstatus sebagai alumni.

Dengan status alumni ini, maka UI mengatakan tidak terlibat dan masalah hukum dan sejenisnya diserahkan pada pihak kepolisian untuk diproses kepada terduga video mesum itu. Karena sudah alumni, maka pihak UI mengatakan tidak bisa terkait dan itu merupakan masalah perorangaan dan tidak melibatkan pihak kampus.

Ini bukanlah kehebohan pertama akibat peredaran video mesum dikalangan akademisi. Beberapa waktu lalu, terdapat video serupa yang diduga dilakukan oleh pelajar. Ini juga merupakan kasus kesekian yang melibatkan mereka yang berstatus sebagai kalangan terdidik dan tersebarnya video mesum yang mengakibatkan harus berurusan dengan hukum.

Layanan Pengiriman Paspor Ke Rumah Hadir di Depok

Layanan Pengiriman Paspor Ke Rumah Hadir di Depok

Kantor Imigrasi Depok di Jawa Barat akan mengirimkan paspor warga ke rumah mereka untuk menampung mereka yang tidak sempat mendapatkan dokumen di kantor imigrasi.

Kepala kantor Dadan Gunawan mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perusahaan pos PT Pos Indonesia yang dicapai pada bulan September.

“Pada dasarnya, kami mensinergikan fungsi imigrasi […] dan layanan pengiriman dokumen Pos Indonesia,” kata Dadan, Selasa, seperti dikutip kompas.com.

Dadan menambahkan bahwa ketika orang mengajukan paspor mereka, mereka akan diberi pilihan untuk mengumpulkan paspor mereka secara langsung atau mengirimkannya ke rumah mereka melalui pos. Pilihan ini diharapkan dapat memudahkan bagi warga yang ingin mengambil paspor dengan pilihan yang ada.

Dadan tidak mengungkapkan biaya untuk layanan pengiriman yang mengatakan bahwa itu ditentukan oleh Pos Indonesia. Meskipun tidak gratis, namun layanan ini tentunya akan sangat membantu bagi mereka yang tidak mau repot-repot mengambil paspor yang sudah jadi di kantor Imigrasi Depok.

Dengan layanan dan kerjasama antara pihak Imigrasi Depok dan Pos Indonesia, kini setiap warga Depok yang ingin membuat paspor dapat dengan mudah melakukannya. Ini juga sangat membantu bagi mereka yang sibuk dan tidak sempat untuk mengambil dan mengurus dalam pembuatan paspor.

Paspor sendiri adalah identitas yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri. Identitas ini sangat diperlukan karena ini merupakan tanda identitas ketika mengunjungi negara lain.

Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Harapan Bank Indonesia (BI) yang mempertimbangkan RUU redenominasi rupiah tahun ini telah pupus.

Sidang paripurna DPR pada hari Rabu menyetujui enam RUU untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional yang direvisi (Prolegnas) untuk tahun ini, yaitu tagihan sumber daya air, atas hak cipta karya cetak dan rekaman, konsultan pajak, praktik kerja sosial, tentang musik dan hak atas tanah adat.

“Pemerintah belum bersedia mengajukan tagihan redenominasi karena tahun-tahun politik yang mendekat (pada 2018 dan 2019),” kata Wakil Ketua DPRD Subang Subagyo.

Pemerintah, katanya, harus secara komprehensif menyebarkan informasi tentang RUU tersebut untuk menghindari kesalahpahaman publik yang dapat menyebabkan keresahan sosial. “Jika RUU tersebut disetujui sekarang untuk menjadi undang-undang, risiko psikologis harus terkandung.”

Tagihan redenominasi, jika disetujui, akan memangkas tiga angka nol dari mata uang lokal.

Gubernur BI Agus Matowardojo menghidupkan kembali gagasan redenominasi rupiah, yang pertama kali melayang pada 2013, menekankan bahwa tahun ini merupakan saat terbaik untuk memulai prosesnya, mengingat kondisi ekonomi yang sehat dan stabil.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan mengusulkan RUU untuk musyawarah di DPR tahun ini. Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Tampaknya pemerintah tidak akan menyimaknya bahkan tahun depan,” kata Firman.

Dengan kegagalan rencana untuk pengurangan digit rupiah atau redenominasi rupiah, maka dipastkan tidak ada perubahan mengenai nominal rupiah tahun ini. Memang isu ini bukan kali ini saja berhembus, karena sejak beberapa tahun terakhir, pengurangan nol pada nilai rupiah memang diwacanakan untuk mengangkat mata uang rupiah dikancah internasional.

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil yang merupakan walikota Bandung saat ini masih mencari partai sebagai “transportasi” dirinya untuk dapat mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang. Satu-satunya partai yang secara terbuka ingin mendukung dan mencalonkan Ridwan Kamil adalah Partai NasDem yang tentu saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun depan.

Sebelumnya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil digadang-gadang akan didukung oleh Partai PDI-P, namun nyatanya, PDI lebih memilih bergabung dengan Golkar dalam mengusung calon Gubernur Jabar 2018. Golkar sendiri telah menetapkan walikota Purwakarta, Dedi Mulyadi sebagai jagoannya pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018 akan datang dan telah didukung penuh oleh PDI yang berkolasi dengan Golkar.

Kang Emil sendiri saat ini belum mendapat dukungan lain yang membuatnya dapat bertarung pada pemilu 2018 Jabar yang akan datang. Ada pun salah satu petinggi Golkar mengatakan, masih ada kemungkinan untuk dukungan terhadap Ridwan Kamil pada Jabar 1 tahun depan. Meskipun begitu, tampaknya akan sulit karena Dedi Mulyadi sudah dideklarasikan sebagai Calon Gubernur, dan tentunya Ridwan Kamil juga ingin mencalonkan menjadi Gubernur dan bukan wakil Gubernur.

Kini kabar baik terhadap Ridwan Kamil sepertinya mulai menemui titik terang. Partai Amanat Nasional(PAN) melalui perwakilannya, Eddy Soeparno mengatakan bisa saja PAN mendukung Ridwan Kamil asalkan Bima Arya yang merupakan walikota Bogor saat ini bersedia mendampingi Kang Emil.

Bima Arya sendiri merupakan kader PAN dan memiliki kedekatan dengan Ridwan Kamil, sehingga duet ini akan sangat memungkinkan untuk dilanjutkan. Meskipun RK telah mengatakan ketertarikannya untuk berduet dengan Bima Arya, namun walikota Bogor tersebut meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Memang Bima Arya masih memiliki masa periode yang cukup panjang menjadi walikota Bogor, sehingga ia harus menimbang masak-masak, apakah ingin bertahan sebagai walikota Bogor, atau mencoba kesempatan menjadi wakil gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 mendatang.

Duet Ridwan Kamil dan Bima Arya ini sendiri tergantung daripada Bima Arya yang bersedia untuk mengikutsertakan diri sebagai pendamping Ridwan Kamil pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang.

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang banyak menuai kontroversi akhirnya dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Setya Novanto selaku ketua DPR. Pembatalan ini diambil oleh pihak DPR dikarenakan tidak ingin gejolak kontroversi terus terjadi di masyarakat.

Ketua DPR mengatakan telah berbicara dengan Fahri Hamzah yang merupakan wakil ketua DPR dan juga ketua tim pengkajian dalam pembangunan apartemen DPR ini. Dengan pembicaraan terhadap Fahri ini, akhirnya rencana untuk membangun komplek apartemen untuk para anggota DPR secara penuh dinyatakan batal.

Menurut Setya Novanto, rumah dinas milik anggota DPR yang berada di kawasan Ulujami dan Kalibata saat ini sudah cukup. Jika pun apartemen seperti yang diwacanakan jadi, namun pengembalian aset negara dan lainnya akan rumit dalam proses pengembaliannya, oleh karena itu menurut ketua DPR rencana pembangunan apartemen ini pun dibatalkan.

Selain hal teknis tersebut, Setya Novanto juga menjelaskan salah satu alasan lain pembatalan proyek ini adalah karena mendengar aspirasi dari rakyat. Memang banyak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan apartemen untuk anggota DPR ini tidak perlu dan tidak mendesak, oleh sebab itu dana yang seharusnya untuk pembiayaan apartemen disebut lebih layak untuk dialokasikan ke sektor lainnya.

Ada pun dari masing-masing fraksi yang ada di DPR berbeda pendapat tentang persoalan dalam pembangunan apartemen seperti yang diwacanakan ini. Fraksi-fraksi dari partai seperti PKB, NasDem, PPP, dan PAN menyatakan menolak keras rencana pembangunan apartemen untuk para anggota DPR ini.

Sisa dari anggota fraksi lain mendukung wacana ini. Masyarakat sendiri lebih dominan mengkritisi rencana dari pihak anggota DPR yang mendukung dan mencoba mewujudkan rencana ini. Tetapi semua hal tersebut telah berakhir dengan pernyataan Setya Novanto yang telah mengatakan pembatalan dari rencana besar tersebut.

Fahri Hamzah sendiri harus puas dengan keputusan ini. Meskipun membatalkan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR, Fahri tampaknya tidak puas dan mengkritisi para penolak dengan dalih semua rencana yang coba dilakukan oleh DPR selalu mendapat stigma negatif pada masyarakat.

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Baru-baru ini banyak diberitakan tentang tunggakan yang terjadi pada penghuni rumah susun. Padahal seperti yang diketahui, memang penghuni rumah susun ini dibebankan biaya 300 ribu perbulannya untuk perawatan dan lainnya, dan harga ini sendiri sudah disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta.

Saefullah yang merupakan Sekretaris Daerah(Sekda) DKI Jakarta pun akhir buka suara mengenai hal ini. Menurut Sekda ini, sebenarnya penghuni Rusun bukanlah tidak mampu untuk membayar sewa Rusun, melainkan sebagaian besar diantara mereka tidak mengeluarkan pengeluaran dengan bijak.

Saefullah sendiri mengatakan hal ini karena telah melakukan survey terlebih dahulu. Sekda ini mengatakan setidaknya 93 persen penghuni Rusun merupakan orang yang masih dalam usia produktif. Lebih lanjut Saefullah menyayangkan kebanyakan penghuni dapat untuk membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting seperti halnya rokok. Saefullah mencontohkan, jika penghuni Rusun menghabiskan 22 ribu perhari untuk rokok, dalam sebulan setidaknya mereka mengeluarkan 660 ribu untuk rokok, dan ini sudah melebihi uang yang seharusnya bisa untuk membayar biaya perawatan Rusun.

Karena banyaknya tunggakan dari penghuni Rusun ini, Saefullah mengatakan pemerintah daerah akan melakukan hal persuasif dan menolak untuk menghapus tunggakan ini. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri adalah dengan membayar tunggakan dengan cicilan.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, sebelumnya mengatakan jika total tunggakan dari Rusun sudah mencapai 32 Milliar rupiah dan mungkin terus bertambah.

Permasalahan tempat tinggal layak di Jakarta memang tidak mudah untuk diselesaikan. Program Rusun murah ini sendiri merupakan program dari Gubernur sebelumnya yaitu Basuki Purnama yang dilanjutkan oleh Djarot lantaran Ahok sapaan akrab Basuki Purnama harus menekam ditahanan lantaran kasus penistaan agama yang diterpannya.

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Menteri Dalam Negeri(Mendagri),Tjahjo Kumolo, menegaskan secara tegas tentang kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk(KTP) hanya mengakui 6 agama. Agama yang diakui oleh negara sendiri ada 6 yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Khonghucu. Selain dari ke-6 agama tersebut, Tjahjo Kumolo kembali menegaskan tidak ada legalitas untuk mencatumkan kepercayaan seperti Sunda Wiwitan dan lainnya.

Bagi Mendagri, aturan 6 agama tersebut sudah sesuai undang-undang, dan aliran kepercayaan tidak dapat masuk ek KTP karena tidak dianggap sebagai agama melainkan aliran kepercayaan.

Mendagri menjelaskan hal ini karena warga Ahmadiyah di daerah Manislor tidak kunjung mendapatkan E-KTP lantaran ajarannya dinilai menyimpang dari Islam. Mendagri pun menyarankan bagi pengikut Ahmadiyah daerah tersebut untuk mengosongkan saja kolom KTP yang ada didalamnya. Namun, Mendagri menyebut pihak Ahmadiyah menolak apa yang telah dianjurkan tersebut.

Kasus seperti Ahmadiyah pun terjadi di Kuningan, namun ajaran kepercayaan ini adalah Sunda Wiwitan. Anggota dari Sunda Wiwitan tidak diakui agama oleh pemerintah, sehingga ajaran tersebut tidak dapat masuk dalam status kolom agama di KTP.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa ada banyak jenis aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, dan beberapa menginginkan aliran kepercayaan tersebut diakui agar nantinya dapat masuk dalam kolom agama. Tentunya sesuai undang-undang, hingga saat ini, hanya 6 agama saja yang diakui oleh negara.

Sedangkan untuk kasus Ahmadiyah, pihak dari Ahmadiyah sendiri mengaku masih berada di Islam dan memegang ajaran Islam. Namun meskipun demikian, Mendagri mengatakan pihak Majelis Ulama dan lainnya berpendapat bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dan tidak diakui sebagai bagian dari Islam itu sendiri.

Bagi warga Ahmadiyah sendiri, bagi yang ingin mengambil KTP terlebih dahulu harus mau bersyahadat ulang dan bersedia dibimbing ke Islam yang sebenarnya. Pihak Ahmadiyah sendiri menolak hal ini, dan mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap warga Ahmadiyah itu sendiri.