Layanan Pengiriman Paspor Ke Rumah Hadir di Depok

Layanan Pengiriman Paspor Ke Rumah Hadir di Depok

Kantor Imigrasi Depok di Jawa Barat akan mengirimkan paspor warga ke rumah mereka untuk menampung mereka yang tidak sempat mendapatkan dokumen di kantor imigrasi.

Kepala kantor Dadan Gunawan mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perusahaan pos PT Pos Indonesia yang dicapai pada bulan September.

“Pada dasarnya, kami mensinergikan fungsi imigrasi […] dan layanan pengiriman dokumen Pos Indonesia,” kata Dadan, Selasa, seperti dikutip kompas.com.

Dadan menambahkan bahwa ketika orang mengajukan paspor mereka, mereka akan diberi pilihan untuk mengumpulkan paspor mereka secara langsung atau mengirimkannya ke rumah mereka melalui pos. Pilihan ini diharapkan dapat memudahkan bagi warga yang ingin mengambil paspor dengan pilihan yang ada.

Dadan tidak mengungkapkan biaya untuk layanan pengiriman yang mengatakan bahwa itu ditentukan oleh Pos Indonesia. Meskipun tidak gratis, namun layanan ini tentunya akan sangat membantu bagi mereka yang tidak mau repot-repot mengambil paspor yang sudah jadi di kantor Imigrasi Depok.

Dengan layanan dan kerjasama antara pihak Imigrasi Depok dan Pos Indonesia, kini setiap warga Depok yang ingin membuat paspor dapat dengan mudah melakukannya. Ini juga sangat membantu bagi mereka yang sibuk dan tidak sempat untuk mengambil dan mengurus dalam pembuatan paspor.

Paspor sendiri adalah identitas yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri. Identitas ini sangat diperlukan karena ini merupakan tanda identitas ketika mengunjungi negara lain.

Pemerintah Spanyol Berjanji Menghentikan Deklarasi Katalan

Pemerintah Spanyol Berjanji Menghentikan Deklarasi Katalan

Spanyol akan melakukan “segala sesuatu di dalam hukum” untuk mencegah Catalonia mengumumkan kemerdekaan, Menteri Kehakiman Rafael Catala mengatakan Senin, sehari setelah pemerintah daerah Catalonia mengumumkan kemenangan dalam sebuah referendum pemisahan yang dilarang.

“Jika ada yang berencana untuk menyatakan kemerdekaan sebagian wilayah Spanyol, karena dia tidak dapat melakukannya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, kami harus melakukan segala sesuatu di dalam hukum untuk menghalangi ini,” katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi publik Spanyol.

Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan pada akhir hari Minggu bahwa Catalonia telah memenangkan hak untuk melepaskan diri dari Spanyol setelah 90 persen pemilih mengambil bagian dalam referendum memilih untuk merdeka, menentang tindakan keras polisi yang terkadang dilakukan kekerasan dan penentangan sengit dari Madrid.

Dia mengatakan bahwa dia sekarang akan mempresentasikan hasilnya ke parlemen daerah tersebut, yang kemudian memiliki kekuatan untuk mengadopsi sebuah gerakan kemerdekaan. Anggota parlemen pro-separatis memiliki mayoritas 72 kursi di parlemen Catalan 135 kursi.

Ketika ditanya apakah pemerintah pusat akan menggunakan Pasal 155 undang-undang dasar Spanyol, yang memungkinkannya untuk secara praktis menangguhkan kekuatan otonom wilayah timur laut, Catala berkata: “Itu adalah alat yang ada di sana.”

“Kami selalu mengatakan bahwa kita akan menggunakan semua kekuatan hukum, semua mekanisme bahwa undang-undang dasar dan undang-undang memberikan pemerintah,” tambahnya.

“Kami tidak berada di sini untuk membagi orang-orang Spanyol, kami hadir untuk melayani kepentingan umum, oleh karena itu jika kita harus menggunakan tindakan tertentu yang membuat kita khawatir dan mungkin terluka, kita akan melakukannya. Penting untuk menjamin bahwa Spanyol memiliki peraturan hukum, hukum itu terpenuhi, “katanya.

Aung San Suu Kyi: Myanmar tidak takut dengan pemeriksaan Rohingya

Aung San Suu Kyi: Myanmar tidak takut dengan pemeriksaan Rohingya

Myanmar tidak takut “pengawasan internasional” atas krisis Rohingya, kata pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di negara bagian Rakhine yang bermasalah akan menghadapi hukum.

Ini adalah pidato pertamanya untuk negara tersebut sejak serangan gerilyawan Rohingya pada bulan Agustus menyebabkan serangan militer menyapu militer oleh pasukan keamanan Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa operasi militer adalah pembersihan etnis. Dia tidak membahas hal ini namun menegaskan bahwa negara tersebut berkomitmen untuk solusi berkelanjutan terhadap konflik tersebut

Suu Kyi mengatakan: “Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang tidak sah.

“Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas dan supremasi hukum di seluruh negara bagian.

“Pelanggaran hak asasi manusia dan semua tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan dan melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat.

“Kami merasa sangat dalam untuk penderitaan semua orang yang terjebak dalam konflik.”

Suu Kyi diberi hadiah Nobel Perdamaian sebagai juara oposisi demokratis Myanmar selama bertahun-tahun pemerintahan militer dan tahanan rumah.

Tapi banyak yang telah mengkritik kesunyiannya sebelumnya dalam situasi Rohingya. Dia tidak mengomentari operasi militer di negara bagian Rakhine namun mengatakan bahwa, sejak 5 September, telah terjadi “tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan”.

Mengenai ribuan Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh, dia menambahkan: “Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi.

“Kami ingin berbicara dengan mereka yang telah melarikan diri dan juga mereka yang telah tinggal.”

Dia mengklaim bahwa “mayoritas besar” umat Islam di negara bagian Rakhine tetap berada di sana.

Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Redenominasi Rupiah Dipastikan Pupus Tahun Ini

Harapan Bank Indonesia (BI) yang mempertimbangkan RUU redenominasi rupiah tahun ini telah pupus.

Sidang paripurna DPR pada hari Rabu menyetujui enam RUU untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional yang direvisi (Prolegnas) untuk tahun ini, yaitu tagihan sumber daya air, atas hak cipta karya cetak dan rekaman, konsultan pajak, praktik kerja sosial, tentang musik dan hak atas tanah adat.

“Pemerintah belum bersedia mengajukan tagihan redenominasi karena tahun-tahun politik yang mendekat (pada 2018 dan 2019),” kata Wakil Ketua DPRD Subang Subagyo.

Pemerintah, katanya, harus secara komprehensif menyebarkan informasi tentang RUU tersebut untuk menghindari kesalahpahaman publik yang dapat menyebabkan keresahan sosial. “Jika RUU tersebut disetujui sekarang untuk menjadi undang-undang, risiko psikologis harus terkandung.”

Tagihan redenominasi, jika disetujui, akan memangkas tiga angka nol dari mata uang lokal.

Gubernur BI Agus Matowardojo menghidupkan kembali gagasan redenominasi rupiah, yang pertama kali melayang pada 2013, menekankan bahwa tahun ini merupakan saat terbaik untuk memulai prosesnya, mengingat kondisi ekonomi yang sehat dan stabil.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan mengusulkan RUU untuk musyawarah di DPR tahun ini. Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Tampaknya pemerintah tidak akan menyimaknya bahkan tahun depan,” kata Firman.

Dengan kegagalan rencana untuk pengurangan digit rupiah atau redenominasi rupiah, maka dipastkan tidak ada perubahan mengenai nominal rupiah tahun ini. Memang isu ini bukan kali ini saja berhembus, karena sejak beberapa tahun terakhir, pengurangan nol pada nilai rupiah memang diwacanakan untuk mengangkat mata uang rupiah dikancah internasional.

Korut Terus Ancam Akan Serang Amerika

Korut Terus Ancam Akan Serang Amerika

Korea Utara kembali membuat pernyataan menyerang khususnya kepada Amerika Serikat. Negara yang dikuasai oleh Kim Jong-un ini terus melakukan serangkaian uji coba dalam proyek nuklirnya yang terus mendapat banyak kecaman dari negara lain. Baru-baru ini, Korut membuah heboh lantaran melakukan uji coba yang menyebabkan gempa bumi yang terasa hingga Jepang.

Uji coba bom H atau hidrogen yang dilakukan oleh Korut membuat Jepang panik, dan hal ini pun mendapat respon keras dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam mengecam keras hal yang dilakukan oleh Korut, Donuld Trump sendiri terus mendesak China dan Korea Selatan untuk menekan dan memberikan sanksi ekonomi terhadap negara Korut ini.

Han Tae-Song yang merupakan Duta Besar Korea Utara mengatakan bahwa negaranya masih akan terus mengirimkan ‘hadiah’ khususnya pada Amerika Serikat. Tentu saja rencana dan wacana ini mendapat kecaman keras dari negara lain yang khawatir Perang Dunia 3 akan pecah.

Minggu(3/9) lalu, Korut mengklaim bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji coba nuklir. Dengan berhasilnya Korut dalam mengembangkan bom nuklir, ini semakin membuat negara yang ada disekitar Korut khawatir akan terkena dampak. Sebelumnya warga Jepang pada bagian Hokkaido mendapat alarm tanda lewatnya nuklir. Nuklir yang melewati Hokkaido ini sendiri tak lain dan tak bukan merupakan salah satu uji coba dari nuklir milik Korut yang akan ditembakkan ke Amerika Serikat.

Badan Intelijen Korea Selatan sendiri mengatakan bahwa dalam waktu dekat Korut akan mengadakan peluncuran rudal ICBM menuju perairan Pasifik Utara.

Ada pun Han Tae-Song mengatakan, kebijakan untuk terus mengembangkan nuklir oleh negaranya merupakan strategi dalam bertahan dari intervensi Amerika Serikat. Lebih lanjut Han Tae-Song mengatakan bahwa tekanan serta intervensi yanga dilakukan negara lain khususnya Amerika Serikat tidak akan membuat negaranya gentar.

Membawa isu nuklir ke perundingan internasional pun menurut Han Tae-Song takkan pernah terjadi di era Kim Jong-un. Tentu saja memang sejak lama negara komunis ini menolak untuk merundingkan nuklir yang sudah sejak beberapa tahun terus dikembangkan.

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil Duet Dengan Bima Arya di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil yang merupakan walikota Bandung saat ini masih mencari partai sebagai “transportasi” dirinya untuk dapat mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang. Satu-satunya partai yang secara terbuka ingin mendukung dan mencalonkan Ridwan Kamil adalah Partai NasDem yang tentu saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun depan.

Sebelumnya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil digadang-gadang akan didukung oleh Partai PDI-P, namun nyatanya, PDI lebih memilih bergabung dengan Golkar dalam mengusung calon Gubernur Jabar 2018. Golkar sendiri telah menetapkan walikota Purwakarta, Dedi Mulyadi sebagai jagoannya pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018 akan datang dan telah didukung penuh oleh PDI yang berkolasi dengan Golkar.

Kang Emil sendiri saat ini belum mendapat dukungan lain yang membuatnya dapat bertarung pada pemilu 2018 Jabar yang akan datang. Ada pun salah satu petinggi Golkar mengatakan, masih ada kemungkinan untuk dukungan terhadap Ridwan Kamil pada Jabar 1 tahun depan. Meskipun begitu, tampaknya akan sulit karena Dedi Mulyadi sudah dideklarasikan sebagai Calon Gubernur, dan tentunya Ridwan Kamil juga ingin mencalonkan menjadi Gubernur dan bukan wakil Gubernur.

Kini kabar baik terhadap Ridwan Kamil sepertinya mulai menemui titik terang. Partai Amanat Nasional(PAN) melalui perwakilannya, Eddy Soeparno mengatakan bisa saja PAN mendukung Ridwan Kamil asalkan Bima Arya yang merupakan walikota Bogor saat ini bersedia mendampingi Kang Emil.

Bima Arya sendiri merupakan kader PAN dan memiliki kedekatan dengan Ridwan Kamil, sehingga duet ini akan sangat memungkinkan untuk dilanjutkan. Meskipun RK telah mengatakan ketertarikannya untuk berduet dengan Bima Arya, namun walikota Bogor tersebut meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Memang Bima Arya masih memiliki masa periode yang cukup panjang menjadi walikota Bogor, sehingga ia harus menimbang masak-masak, apakah ingin bertahan sebagai walikota Bogor, atau mencoba kesempatan menjadi wakil gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 mendatang.

Duet Ridwan Kamil dan Bima Arya ini sendiri tergantung daripada Bima Arya yang bersedia untuk mengikutsertakan diri sebagai pendamping Ridwan Kamil pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang.

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

Rencana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang banyak menuai kontroversi akhirnya dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Setya Novanto selaku ketua DPR. Pembatalan ini diambil oleh pihak DPR dikarenakan tidak ingin gejolak kontroversi terus terjadi di masyarakat.

Ketua DPR mengatakan telah berbicara dengan Fahri Hamzah yang merupakan wakil ketua DPR dan juga ketua tim pengkajian dalam pembangunan apartemen DPR ini. Dengan pembicaraan terhadap Fahri ini, akhirnya rencana untuk membangun komplek apartemen untuk para anggota DPR secara penuh dinyatakan batal.

Menurut Setya Novanto, rumah dinas milik anggota DPR yang berada di kawasan Ulujami dan Kalibata saat ini sudah cukup. Jika pun apartemen seperti yang diwacanakan jadi, namun pengembalian aset negara dan lainnya akan rumit dalam proses pengembaliannya, oleh karena itu menurut ketua DPR rencana pembangunan apartemen ini pun dibatalkan.

Selain hal teknis tersebut, Setya Novanto juga menjelaskan salah satu alasan lain pembatalan proyek ini adalah karena mendengar aspirasi dari rakyat. Memang banyak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan apartemen untuk anggota DPR ini tidak perlu dan tidak mendesak, oleh sebab itu dana yang seharusnya untuk pembiayaan apartemen disebut lebih layak untuk dialokasikan ke sektor lainnya.

Ada pun dari masing-masing fraksi yang ada di DPR berbeda pendapat tentang persoalan dalam pembangunan apartemen seperti yang diwacanakan ini. Fraksi-fraksi dari partai seperti PKB, NasDem, PPP, dan PAN menyatakan menolak keras rencana pembangunan apartemen untuk para anggota DPR ini.

Sisa dari anggota fraksi lain mendukung wacana ini. Masyarakat sendiri lebih dominan mengkritisi rencana dari pihak anggota DPR yang mendukung dan mencoba mewujudkan rencana ini. Tetapi semua hal tersebut telah berakhir dengan pernyataan Setya Novanto yang telah mengatakan pembatalan dari rencana besar tersebut.

Fahri Hamzah sendiri harus puas dengan keputusan ini. Meskipun membatalkan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR, Fahri tampaknya tidak puas dan mengkritisi para penolak dengan dalih semua rencana yang coba dilakukan oleh DPR selalu mendapat stigma negatif pada masyarakat.

Trump Sebut Korut Sangat Gugup

Trump Sebut Korut Sangat Gugup

Donald Trump telah melipatgandakan seruannya agar Korea Utara menghentikan ancaman nuklirnya – menambahkan peringatannya tentang “api dan amarah” mungkin tidak cukup sulit.

Presiden AS mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un “lebih baik bertindak bersama”, atau mereka akan berada dalam masalah “seperti beberapa negara yang pernah ada”.

Dia mengatakan kepada orang Amerika bahwa pemimpin negara nakal itu “sangat menghina negara kita” dengan mengatakan hal-hal yang “mengerikan”, menambahkan: “Dan bersamaku, dia tidak lolos begitu saja.”

Trump berbicara setelah bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya, di mana ancaman Pyongyang untuk menembakkan rudal ke wilayah AS di Guam mendominasi diskusi.

Dia berkata: “Jika Korea Utara melakukan sesuatu dalam hal bahkan memikirkan serangan terhadap siapa pun yang kita cintai atau wakili, atau sekutu kita atau kita, mereka seharusnya sangat, sangat gugup.

“Mari kita lihat apa yang dia lakukan dengan Guam Jika dia melakukan sesuatu di Guam, ini akan menjadi peristiwa yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya, apa yang akan terjadi di Korea Utara.”

Ucapan Mr Trump tidak akan meredakan kekhawatiran beberapa politisi dan pakar kebijakan luar negeri yang telah meminta bahasa yang lebih terukur, karena sumpahnya untuk melepaskan “api dan kemarahan” pada Pyongyang telah membuat sekutu yang tak terkira di wilayah tersebut.

Sebelumnya, menteri pertahanan James Mattis mengatakan kepada wartawan bahwa AS masih memilih pendekatan diplomatik untuk mengurangi ketegangan karena perang akan menjadi “bencana besar”.

Namun, ketika ditanya apakah Amerika siap untuk menanggapi jika Korea Utara melakukan tindakan bermusuhan, dia menjawab: “Kami siap.”

Presiden ditanya apakah dia akan mempertimbangkan serangan pre-emptive terhadap Pyongyang untuk menggagalkan kemampuannya untuk meluncurkan serangan nuklir ke AS, namun dia mengajukan pertanyaan tersebut dengan mengatakan: “Kami akan melihat apa yang terjadi.”

China, yang merupakan sekutu dan mitra dagang Korea Utara yang paling penting, telah menghadapi seruan dari Gedung Putih untuk “berbuat lebih banyak” dalam menekan Kim untuk mengakhiri program rudal balistik negaranya.

Namun sebuah editorial di sebuah surat kabar negara yang diterbitkan oleh Partai Komunis yang berkuasa mengatakan bahwa Beijing tidak dapat meyakinkan baik Washington atau Pyongyang untuk mundur.

Serta mengulangi seruan untuk tenang, artikel Global Times mengatakan: “China harus menjelaskan bahwa jika Korea Utara meluncurkan rudal yang mengancam tanah AS terlebih dahulu dan AS melakukan pembalasan, China akan tetap netral.

“Jika AS dan Korea Selatan melakukan pemogokan dan mencoba menggulingkan rezim Korea Utara dan mengubah pola politik Semenanjung Korea, China akan mencegah mereka melakukannya.”

Pyongyang tidak terhalang oleh ancaman Mr Trump tentang “api dan kemarahan” – dengan satu laporan media pemerintah yang menggambarkan peringatannya sebagai “beban omong kosong”.

Korea Utara telah mengatakan akan memiliki rencana yang dikembangkan sepenuhnya untuk menyerang Guam dengan empat rudal pada pertengahan Agustus.

Menurut media pemerintah, roket akan mendarat di perairan sekitar 18 sampai 25 mil dari pulau Pasifik kecil, yang merupakan rumah bagi sekitar 163.000 orang serta sebuah pangkalan militer AS.

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Sekda DKI Jakarta Sesalkan Tunggakan Rusun

Baru-baru ini banyak diberitakan tentang tunggakan yang terjadi pada penghuni rumah susun. Padahal seperti yang diketahui, memang penghuni rumah susun ini dibebankan biaya 300 ribu perbulannya untuk perawatan dan lainnya, dan harga ini sendiri sudah disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta.

Saefullah yang merupakan Sekretaris Daerah(Sekda) DKI Jakarta pun akhir buka suara mengenai hal ini. Menurut Sekda ini, sebenarnya penghuni Rusun bukanlah tidak mampu untuk membayar sewa Rusun, melainkan sebagaian besar diantara mereka tidak mengeluarkan pengeluaran dengan bijak.

Saefullah sendiri mengatakan hal ini karena telah melakukan survey terlebih dahulu. Sekda ini mengatakan setidaknya 93 persen penghuni Rusun merupakan orang yang masih dalam usia produktif. Lebih lanjut Saefullah menyayangkan kebanyakan penghuni dapat untuk membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting seperti halnya rokok. Saefullah mencontohkan, jika penghuni Rusun menghabiskan 22 ribu perhari untuk rokok, dalam sebulan setidaknya mereka mengeluarkan 660 ribu untuk rokok, dan ini sudah melebihi uang yang seharusnya bisa untuk membayar biaya perawatan Rusun.

Karena banyaknya tunggakan dari penghuni Rusun ini, Saefullah mengatakan pemerintah daerah akan melakukan hal persuasif dan menolak untuk menghapus tunggakan ini. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri adalah dengan membayar tunggakan dengan cicilan.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, sebelumnya mengatakan jika total tunggakan dari Rusun sudah mencapai 32 Milliar rupiah dan mungkin terus bertambah.

Permasalahan tempat tinggal layak di Jakarta memang tidak mudah untuk diselesaikan. Program Rusun murah ini sendiri merupakan program dari Gubernur sebelumnya yaitu Basuki Purnama yang dilanjutkan oleh Djarot lantaran Ahok sapaan akrab Basuki Purnama harus menekam ditahanan lantaran kasus penistaan agama yang diterpannya.

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Mendagri Tegaskan Hanya 6 Agama Yang Diakui di KTP

Menteri Dalam Negeri(Mendagri),Tjahjo Kumolo, menegaskan secara tegas tentang kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk(KTP) hanya mengakui 6 agama. Agama yang diakui oleh negara sendiri ada 6 yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Khonghucu. Selain dari ke-6 agama tersebut, Tjahjo Kumolo kembali menegaskan tidak ada legalitas untuk mencatumkan kepercayaan seperti Sunda Wiwitan dan lainnya.

Bagi Mendagri, aturan 6 agama tersebut sudah sesuai undang-undang, dan aliran kepercayaan tidak dapat masuk ek KTP karena tidak dianggap sebagai agama melainkan aliran kepercayaan.

Mendagri menjelaskan hal ini karena warga Ahmadiyah di daerah Manislor tidak kunjung mendapatkan E-KTP lantaran ajarannya dinilai menyimpang dari Islam. Mendagri pun menyarankan bagi pengikut Ahmadiyah daerah tersebut untuk mengosongkan saja kolom KTP yang ada didalamnya. Namun, Mendagri menyebut pihak Ahmadiyah menolak apa yang telah dianjurkan tersebut.

Kasus seperti Ahmadiyah pun terjadi di Kuningan, namun ajaran kepercayaan ini adalah Sunda Wiwitan. Anggota dari Sunda Wiwitan tidak diakui agama oleh pemerintah, sehingga ajaran tersebut tidak dapat masuk dalam status kolom agama di KTP.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa ada banyak jenis aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, dan beberapa menginginkan aliran kepercayaan tersebut diakui agar nantinya dapat masuk dalam kolom agama. Tentunya sesuai undang-undang, hingga saat ini, hanya 6 agama saja yang diakui oleh negara.

Sedangkan untuk kasus Ahmadiyah, pihak dari Ahmadiyah sendiri mengaku masih berada di Islam dan memegang ajaran Islam. Namun meskipun demikian, Mendagri mengatakan pihak Majelis Ulama dan lainnya berpendapat bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dan tidak diakui sebagai bagian dari Islam itu sendiri.

Bagi warga Ahmadiyah sendiri, bagi yang ingin mengambil KTP terlebih dahulu harus mau bersyahadat ulang dan bersedia dibimbing ke Islam yang sebenarnya. Pihak Ahmadiyah sendiri menolak hal ini, dan mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap warga Ahmadiyah itu sendiri.